Berita Terkini & Pengumuman
MONITORING DAN EVALUASI SAKIP
Banjarmasin, 27 Agustus 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari penerapan sistem manajemen kinerja yang bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran secara transparan, efektif, dan akuntabel. SAKIP menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan seluruh proses mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi hingga pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembahasan pada rapat kali ini terkait tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2024 yang berfokus pada catatan dan rekomendasi evaluator.
Rapat Monev SAKIP ini diikuti oleh Ketua Bambang Soebiyantoro, S.H., M.H., Wakil Ketua Dewi Asimah, S.H., M.H., Hakim Pengawas Bidang PTIP Dea Rahmawaty Ruhiat, S.H., M.H., Panitera Jaran Kadir, S.H., Sekretaris Akhmad Fauzanor, S.kom., M.I.Kom., Panitera Muda Perkara Lia Utami Nawangsih, S.E., M.H., Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Iftahul Jannah, S.E., M.M., Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan Roosmalini, S.E., M.M., beserta staf Yohana Paramitha Iqbal, S.ST, serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Melia Iswari, S.E.. Kehadiran seluruh unsur pimpinan dan pejabat struktural dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja di lingkungan peradilan.
Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menghimbau agar petugas SAKIP dapat melakukan pemetaan pencapaian kinerja secara cermat, sehingga target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dengan baik. Ketua juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penyusunan data serta koordinasi antarbagian untuk menghasilkan laporan yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan setiap unit kerja mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga kinerja organisasi tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, SAKIP menjadi landasan penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung.(PTIP/Mrk)
