Keikutsertaan Bimtek dan Diklat
BIMBINGAN TEKNIS LANJUTAN KEPANITERAAN BAGI PANITERA PENGGANTI PERADILAN TATA USAHA NEGARA TA 2026
Banjarmasin, 18 Mei 2026
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) resmi menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Lanjutan Kepaniteraan bagi Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat pemanggilan Nomor 584/DJMT.3/DL1.10/IV/2026 tanggal 29 April 2026.
Acara yang berlangsung selama tiga hari, mulai dari Senin hingga Rabu, 11-13 Mei 2026, ini diselenggarakan melalui metode hybrid (luring dan daring). Rangkaian Bimtek dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Badilmiltun, Bapak Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Bapak Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. menekankan pentingnya penguasaan aspek teknis dan integritas dalam mendukung administrasi perkara yang modern. Materi diawali dengan sesi Pendalaman Hukum Acara Tata Usaha Negara (TUN) sebagai fondasi utama bagi para peserta dalam menjalankan tugas kedinasan.
Pada hari-hari berikutnya, para peserta menerima pembekalan intensif yang mencakup teknik penyusunan Berita Acara Persidangan (BAP) serta optimalisasi administrasi persidangan berbasis aplikasi SIPP dan e-Court guna mewujudkan peradilan yang cepat dan transparan. Selain itu, dilakukan pula penguatan tugas pokok dan fungsi melalui penajaman peran pejabat kepaniteraan dalam mendukung seluruh alur perkara di pengadilan."
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin turut serta menyukseskan agenda nasional ini. Mewakili satuan kerja, Ibu Siti Aisyah, S.H. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara daring dengan penuh antusiasme dari kantor PTUN Banjarmasin.
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini merupakan langkah strategis Ditjen Badilmiltun dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan, serta profesionalitas para Panitera Pengganti. Melalui penguatan kompetensi ini, diharapkan kualitas penanganan perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara semakin meningkat demi memberikan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.(PTIP/Mrk)
