RAKOR EVALUASI DAN MONITORING NKPA DAN IKPA 2026
Banjarmasin, 21 Oktober 2026
Jajaran pimpinan dan pengelola keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara aktif mengikuti Rapat Koordinasi Hasil Evaluasi dan Monitoring Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2026 Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) secara daring.
Delegasi PTUN Banjarmasin yang mengikuti agenda penting ini terdiri dari Sekretaris PTUN Banjarmasin, Ibu Sri Muliati, S.Sos., M.H., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bapak Ary Very Prasetyadi, S.E., Bendahara Pengeluaran Ibu Iftahul Jannah, S.E., M.M., serta Bendahara Penerimaan Ibu Rina Diana, S.H.
Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun Bapak Sodikin, S.E., S.H., M.H., dilanjutkan dengan pemaparan materi mendalam mengenai hasil evaluasi dan monitoring nilai Nilai Kinerja Pengelolaan Anggaran (NKPA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh Bapak Victor Al Badik. Dalam pemaparannya, beliau menekankan pentingnya strategi dan langkah-langkah taktis agar satuan kerja mampu mendongkrak capaian kinerja anggaran secara optimal menjelang berakhirnya Triwulan IV Tahun 2026.
Lebih lanjut disampaikan bahwa NKPA dan IKPA yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memegang peranan krusial sebagai indikator keberhasilan pada sasaran strategis kesekretariatan. Instrumen ini berfungsi mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional, sekaligus menjadi tolok ukur objektif dalam mengevaluasi aspek keuangan dan manajerial pada Penilaian Kinerja Organisasi. Penggabungan kedua instrumen tersebut pada akhirnya melahirkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang komprehensif. Melalui kegiatan ini pula, seluruh satuan kerja diingatkan untuk senantiasa optimis dan konsisten dalam menyusun target IKU guna memastikan pencapaian kinerja yang maksimal.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, PTUN Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta mendukung penuh terwujudnya tata kelola peradilan yang berintegritas dan berkinerja tinggi. (PTIP/Mrk)
