Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Jln. Brigjend. H. Hasan Basri No. 32 - Kayutangi Banjarmasin 70123 Telp.(0511) 3300072, (0511) 3300393, Fax (0511) 3300072

e-Mail : banjarmasin@ptun.org

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIEcourtSistem Informasi Penelusuran Perkara


Tata Tertib di Pengadilan

  1. TATA TERTIB UMUM

Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan:

  1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
  2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
  3. Mengenakan pakaian yang sopan.
  4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
  5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”

Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang:

  • Senjata api
  • Benda tajam
  • Bahan peledak
  • Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.

Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana.

  • Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang
  • Duduk rapi dan sopan selama persidangan
  • Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
  • Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
  • Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang
  • Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan
  • Membuang sampah pada tempatnya.
  • Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.
  • Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim

Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:

  • Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.
  • Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
  • Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
  • Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
  • Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim.
  • Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
  • Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
  • Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim

Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan pidana, yaitu:

  1. Bila anda adalah saksi atau terdakwa yang tidak ditahan, diharapkan datang 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan.
  2. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti dan pada Jaksa yang menangani perkara tersebut
  3. Sebelum dimulainya sidang pengadilan, panitera, Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum dan pengunjung yang hadir haruslah sudah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
  4. Para saksi dipanggil satu demi satu untuk memasuki ruang sidang, yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, sesudah mendengarkan masukan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum dari terdakwa. Sesudah seorang saksi memberikan kesaksian, yang bersangkutan diwajibkan untuk duduk di area pengunjung dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang lain. Seorang saksi sidang dapat meninggalkan ruang sidang sesudah mendapatkan ijin dari Ketua Majelis Hakim, kecuali bila Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa menginginkan saksi tersebut untuk tetap berada di ruang sidang.
  1. TATA TERTIB PERSIDANGAN
  2. Pada saat Majelis Hakim Memasuki dan Meninggalkan Ruang Sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati.
    Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
  3. Pengunjung sidang dilarang makan, nimum, merokok, membaca Koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang (HP agar dimatikan/ tidak menelpon atau menerima telepon via HP).Dalam Ruang Sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
  4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitera Muda Pidana;
    Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
  5. Tanpa Surat Perintah, Petugas Keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan Penggeledahan Badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
  6. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang.
  7. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati Tata Tertib Persidangan, dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar Tata Tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan Penuntutan terhadap pelakunya.
Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.
Selamat Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-74 dengan Tema “Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani”.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA MUDA PERDATA DAN PANITERA PENGGANTI PADA MAHKAMAH AGUNG RI
    Jumat, 20 September 2019 13:45 WIB.
    Jakarta - Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik 17 Panitera yang terdiri dari 1 Panitera Muda Perdata dan 16 panitera pengganti pada Mahkamah Agung RI di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14 pada hari Jumat, 20 September 2019 pukul 09:30 WIB. Berikut adalah nama-nama yang dilantik: H. Cakra Alam , SH.,MH Sebagai Panitera Muda Perdata pada Mahkamah Agung RI M. Nur Syafiuddin, S.Ag.,MH Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Reni Hidayati , S.Ag, SH.,M.H.I Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Boyke B.S Napitupulu, SE.,SH Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Ahsan Dawi SH.,S.H.I.,M.S.I Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Andri Purwanto SH.,MH Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Nurjamal SH.,MH Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Wiryatmo Lukito Totok, SH.,MH Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Laurenz Stephanus Tampubolon , SH Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Saiful, S.Ag., MH Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Sunardi SH Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Rudie, SH.,MH Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Latifah Setyawati, SH.,M.Hum Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Pranata Subhan, SH.,MH Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Andi Muhammad Yusuf Bakri, S. H. I., MH Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI Adil Fakhru Roza S.H.I., MH Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI (Humas)
    | Selengkapnya |
  • YANG MULIA HAKIM AGUNG MARGONO BERPULANG
    Jumat, 20 September 2019 10:40 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Mahkamah Agung Republik Indonesia berduka, salah satu putra terbaiknya, Yang Mulia Hakim Agung Dr. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. wafat pada hari Jumat, 20 September 2019 pukul 01 dini hari di rumah sakit Harapan Kita, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pria kelahiran Banjarnegara, 10 Januari 1951 ini mengawali karirnya sebagai staf pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 1985. Karir sebagai hakimnya dimulai pada tahun 1987 di Pengadilan Negeri Muara Taweh. Sama seperti hakim yang lain, Dr. Margono pun berpindah-pindah dari satu pengadilan ke pengadilan lain, antara lain, Pengadilan Negeri Balikpapan dan Pengadilan Negeri Ternate. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong dan menjadi Ketua pada Pengadilan Negeri Sangata dan Ketua pada Pengadilan Negeri Limboto. Sebelum dilantik menjadi Hakim Agung pada 18 Februari 2013, Dr. Margono bertugas sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Mataram (2008) dan Pengadilan Tinggi Makassar (2010). Selamat jalan Yang Mulia, semoga amal baik Yang Mulia diterima oleh Allah SWT dan menjadi jalan penerang menuju surga. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • 15 KETUA DHARMAYUKTI KARINI PROVINSI MELAKUKAN SERAH TERIMA JABATAN DI HADAPAN KETUA UMUM DHARMAYUKTI
    Kamis, 19 September 2019 16:30 WIB.
    Jakarta " Humas: Setelah acara pelantikan dua puluh lima Ketua pengadilan Tingkat Banding oleh Ketua Mahkamah Agung, pada hari yang sama sebanyak lima belas Ketua Dharma Yukti Karini (DYK) Provinsi melakukan serah terima Jabatan di hadapan Ketua Umum Dharmayukti Karini, Hj. Andy Rosdiati Hatta Ali. kelima belas DYK Provinsi tersebut terdiri atas: Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Barat, Jawa Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Bengkulu, Bali, Lampung, Sulawesi Tenggara, Maluku, Riau dan Riau Kepulauan, Sumatera Utara, Papua dan Papua Barat dan Gorontalo, pada hari Kamis, 19/9/2019, bertempat di gedung tower Mahkamah Agung lantai dua. Dalam sambutannya Ketua Umum Dharmayukti Karini mengatakan bahwa Mengelola organisasi yang anggotanya para ibu dengan berbagai latar belakang budaya dan latar belakang Pendidikan, tidaklah mudah. Kita tidak memerlukan pimpinan yang memiliki kecerdasan pengetahuan yang tinggi tetapi kurang memiliki kecerdasan emosional. Kita lebih memerlukan pimpinan yang bisa memahami perbedaan, yang bisa menghargai setiap potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga hadir sosok orang yang dapat mempersatukan orang dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, saya titip pesan kepada para Ketua DYK Provinsi, bekerjasamalah secara baik dengan semua teman yang ada di wilayah ibu-ibu. Jangan segan untuk menyapa dan meminta dukungan secara langsung kepada para pelindung Dharmayukti Karini di tingkat cabang. Karena dukungan para pelindung di tingkat cabang inilah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan Dharmayukti Karini. Acara serah terima jabatan Ketua Dharmayukti Karini Provinsi dihadiri oleh pengurus Dharmayukti Karini pusat, pengurus Dharmayukti Karini Cabang Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya. Diakhir sambutan Ketua Umum DYK mengutarakan, Mari kita berupaya bersama untuk membuat jati diri Dharmayukti Karini semakin kuat. Tunjukkan keberadaan kita dengan cara-cara yang santun dan bermanfaat. Lakukan program kerja yang membuat orang di sekitar kita mengetahui bahwa Dharmayukti Karini ada untuk kebaikan keluarga besar warga pengadilan. Kegiatan seperti program BDBS (Bantuan Dana Bea Siswa), program kitanan masal, program penyuluhan kesehatan dan sebagainya merupakan hal yang mudah dirasakan manfaatnya. Hindari pelaksanaan program kerja yang menimbulkan kesan hura-hura, mengganggu nama baik lembaga peradilan. Dengan cara ini Dharmayukti Karini akan lebih banyak mendapat simpati. Saya percaya kita semua bisa. Mari kita mulai dari diri kita. (humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA LANTIK 2 DIREKTUR JENDERAL PADA MAHKAMAH AGUNG DAN 25 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING
    Kamis, 19 September 2019 16:16 WIB.
    Jakarta - Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik 2 (dua) Direktur Jenderal yaitu Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14 pada Kamis, 19 September 2019 pukul 10:00 WIB. Pada kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung juga akan melantik 25 (dua puluh lima) Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri atas 15 (lima belas) orang sebagai Ketua Pengadilan Tinggi, dan 10 (sepuluh) orang sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pelantikan Direktur Jenderal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TPA Tahun 2019 Tanggal 28 Agustus 2019, sedangkan untuk pelantikan Ketua Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yaitu: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 126/KMA/SK/VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019, dan 136/KMA/SK/VIII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa pengambilan sumpah jabatan bukanlah seremonial dan aturan kepegawaian semata, namun pengambilan sumpah adalah ikrar kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa saudara akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Lafaz sumpah tersebut harus diresapi dalam hati dan dilaksanakan dalam perbuatan, karena pada waktunya kelak saudara-saudara akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diikrarkan, tegas Prof. Hatta di hadapan para pejabat yang dilantik. Terakhir Prof. Hatta menyampaikan selamat kepada semua yang dilantik, dan berharap semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada semua pejabat yang telah dilantik. Berikut adalah nama-nama yang dilantik: Dr. Prim Haryadi, SH., MH. sebagai Direktur Jenderal Peradilan Umum jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN jabatan sebelumnya adalah Direktur Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Ditjen Badimiltun Sedangkan untuk pejabat yang dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi adalah: Sunaryo, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta jabatan sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Syahrial Sidik, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar jabatan sebelumnya yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta H. Abdul Kadir, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Herri Swantoro, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Robinson Tarigan, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Manado H. Arif Supratman, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Moh. Eka Kartika E.M, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Zaid Umar Bobsaid, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang H. Charis Mardiyanto, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Respatun Wisnu Wardoyo, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kendari jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Dr. H. Cicut Sutiarso, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Medan Setyawan Hartono, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Heru Pramono, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Syafrullah Sumar, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Gorontralo jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Adapun para pejabat yang dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama adalah: Dr. H. Harun S., SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Dr. H. Samparaja, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Dr. Hj. Umi Kulsum, SH. MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Drs. H. Helmy Thohir, MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Syariyah Aceh jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H. M. Alwi Mallo, MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado H. Cholidul Azhar, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Drs. H. Ibrahim Kardi, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, para hakim agung, para Pejabat Eselon 1-2 pada Mahkamah Agung, serta undangan lainnya. Pada kesempatan yang sama, diselenggarakan juga acara serah terima jabatan dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru dilantik. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MENYERAHKAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU KEPADA 26 PENGADILAN NEGERI
    Rabu, 18 September 2019 19:22 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Dirjen Badilum dan Sekretaris Mahkamah Agung menyerahkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 26 Pengadilan Negeri, pada hari Rabu, 18/9/2019, bertempat digedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jln Ahmad Yani, Jakarta. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan program Akreditasi Pemjaminan Mutu pengadilan, yang awalnya dilatarbelakangi oleh adanya beberapa pengadilan negeri yang berinisiatif dan mampu meraih sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008, kemudian menjadi inspirasi bagi badan peradilan yang dipelopori oleh Badan Peradilan Umum dibawah kepemimpinan Dirjen Badilum untuk menggiatkan program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, program akreditasi ini terbukti telah mengubah wajah pengadilan " pengadilan kita menjadi pengadilan yang lebih berperspektif pada pelayan publik, Satuan " satuan kerja pengadilan, berlomba " lomba memenuhi kriteria penilaian, sehingga dengan sendirinya pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan disetiap satuan kerja tersebut pun ikut meningkat, tutur Hatta Ali. Dalam acara ini, terdapat 26 pengadilan negeri yang akan mendapatkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu, dengan akreditasi A sebanyak 16 Pengadilan Negeri dan Akreditasi B sebanyak 10 Pengadilan Negeri. Ada pengadilan negeri yang pengoperasiannya baru saja diresmikan Oktober 2018 telah berhasil meraih akreditasi. Akreditasi penjamin mutu adalah bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan yang berkwalitas yang didasarkan pada kerangka peradilan pengadilan yang unggul ( the framework of courts excellence ) Tingkat pelayanan lembaga peradilan di Indonesia mungkin belum bisa setaraf dengan pengadilan " pengadilan di negara " negara yang telah maju budaya hukum dan peradilannya. Namun sikap optimism perlu terus ditanamkan agar gerak perubahan tersebut tetap berputar secara dinamis menuju standar peradilan secara internasional, ucap Prof Hatta. Diakhir sambutan KMA mengucapkan selamat kepada pengadilan " pengadilan negeri yang baru saja berhasil mendapatkan akreditasi penjamin mutu pengadilan, dan pengadilan " pengadilan negeri yang telah mendapatkan peningkatan predikat akreditasi. Tetaplah bersemangat dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, teruslah bekerja dengan ikhlas, agar kita dapat mencintai pekerjaan kita dan segala yang dirasakan menjadi beban, akan berubah menjadi suatu yang menggembirakan. Penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dihadiri oleh seluruh Ketua Pengadilan tingkat Banding seluruh Indonesia, pejabat eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung. (humas)
    | Selengkapnya |

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.
Selamat Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-74 dengan Tema “Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani”.