logo

MOTTO PTUN Banjarmasin : MANTAP (Mandiri, Adil, Netral, Transparan, Akuntabel, Profesional) - PTUN Banjarmasin Siap Memberikan Pelayanan Yang Berkeadilan Kepada Masyarakat

Written by Super User on . Hits: 43

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan adanya kewenangan baru bagi Peradilan Tata Usaha Negara selain memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Di dalam Pasal 21 & Pasal 53 undang-undang tersebut, ditegaskan mengenai adanya kewenangan di Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan Pengujian Penyalahgunaan Wewenang, Pengujian Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (OOD) dan Putusan Penerimaan Permohonan (Fiktif Positif).

Pengujian Penyalahgunaan Wewenang merupakan jenis sengketa administrasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, dalam melaksanakan suatu tindakan atau menerbitkan keputusan administrasi. Hukum Acara terhadap kewenangan ini, termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015.

Berbeda dengan Sengketa Tata Usaha Negara, upaya hukum yang tersedia terhadap sengketa jenis ini hanya Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, setelahnya Putusan langsung berkekuatan hukum tetap.

Skema Pengujian Penyalahgunaan Wewenang
 

Tipikal kedua sengketa administrasi yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, adalah Pengujian Pengujian Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (OOD). Kewenangan ini, sebelumnya berada pada Peradilan Umum sebab memiliki konsep dasar berupa Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan merujuk pada Pasal 87 huruf a, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dalam diktum E, bagian Kamar Tata Usaha Negara, angka 1.

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan sengketa administrasi dengan jenis ini, diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Skema Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan
 

 

Sengketa Putusan Penerimaan Permohonan, atau dalam istilah praktis dikenal dengan Sengketa Fiktif Positif, berintikan pemeriksaan mengenai sikap/tindakan diam dari Badan/Pejabat Pemerintah, terhadap adanya permohonan administrasi dari Warga Masyarakat, yang secara hukum dianggap dikabulkan. Parameter kunci dari sengketa ini adalah adanya permohonan dawi Warga Masyarakat yang tidak ditanggapi oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dalam jangka waktu sesuai perundang-undangan, sementara kelengkapan dokumen telah terpenuhi.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa jenis ini, tidak menyediakan upaya hukum melainkan langsung berkekuatan hukum tetap dan dapat langsung dilaksanakan oleh para pihak.

 Skema Penyelesaian Putusan Penerimaan Permohonan
 skema fiktif positif1

Hubungi Kami

PTUN Banjarmasin

Jln. Brigjend. H. Hasan Basri No. 32 - Kayutangi Banjarmasin 70123

Telp: (0511) 3300072, (0511) 3300393

Fax: (0511) 3300072

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi