logo v2

MOTTO PTUN Banjarmasin : MANTAP (Mandiri, Adil, Netral, Transparan, Akuntabel, Profesional) - PTUN Banjarmasin Siap Memberikan Pelayanan Yang Berkeadilan Kepada Masyarakat

31

22

33

44

Pengajuan Upaya Hukum

Written by FEBBY FAJRURRAHMAN on .

Written by FEBBY FAJRURRAHMAN on . Hits: 361

PENGAJUAN UPAYA HUKUM

======================================================================================================================

Pihak yang tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan upaya hukum terhadapnya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan Undang-undang. Upaya hukum yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, yakni:

  1. Upaya Hukum Biasa, yang diajukan terhadap suatu putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dan belum dilaksanakan. Upaya Hukum ini terdiri dari Banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN dan Kasasi, yang diajukan ke Mahkamah Agung;
  2. Upaya Hukum Luar Biasa, yang diajukan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik yang sudah ataupun belum dilaksanakan. Peninjauan Kembali (PK) merupakan satu-satunya Upaya Hukum Luar Biasa.

PENGAJUAN BANDING

===========================================================

Pengaturan mengenai Upaya Hukum Banding ditemui dalam Pasal 122 s/d 130 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pihak yang tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan banding, maksimal dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah. Sebagaimana pendaftaran gugatan/permohonan, pengajuan Banding dapat didaftarkan setelah memenuhi prosedur pendaftaran dalam hal dokumen dan pembayaran panjar.


PENGAJUAN KASASI

===========================================================

Pengaturan mengenai Upaya Hukum Banding ditemui dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, juga merujuk padal Pasal 55 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pihak yang tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam Sengketa Informasi dan Sengketa Penetapan Lokasi) dan/atau terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TUN, dapat mengajukan kasasi, maksimal dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah. Sebagaimana pendaftaran gugatan/permohonan, pengajuan Kasasi dapat didaftarkan setelah memenuhi prosedur pendaftaran, yakni kelengkapan dokumen dan pembayaran panjar.


PENGAJUAN PENINAJAUAN KEMBALI

===========================================================

Pengaturan mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali ditemukan dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, juga merujuk padal Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pihak yang tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam Sengketa Informasi dan Sengketa Penetapan Lokasi) dan/atau terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TUN, dapat mengajukan kasasi, maksimal dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah alasan-alasan yang termuat Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan beberapa perbedaan parameternya. Sebagaimana pendaftaran gugatan/permohonan, pengajuan Kasasi dapat didaftarkan setelah memenuhi prosedur pendaftaran, yakni kelengkapan dokumen dan pembayaran panjar.

Hubungi Kami

PTUN Banjarmasin 
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 32 - Kayutangi Banjarmasin 70123
Telp: (0511) 3300072 - 3300393
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 PTUN Banjarmasin
 PTUN Banjarmasin

Tautan Aplikasi

Copyright © 2021 TIM - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin