logo v2

MOTTO PTUN Banjarmasin : MANTAP (Mandiri, Adil, Netral, Transparan, Akuntabel, Profesional) - PTUN Banjarmasin Siap Memberikan Pelayanan Yang Berkeadilan Kepada Masyarakat

Written by FEBBY FAJRURRAHMAN on . Hits: 434

MENGENAL & MENCEGAH GRATIFIKASI

Penyakit akut yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di negeri ini, diantaranya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kolusi adalah kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan. Sementara Nepotisme adalah: 1). perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat; 2). kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah; 3). tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.

sanggup menolak gratifikasi 

Agak berbeda dengan ketiga jenis tindakan tersebut di atas, ada juga penyakit akut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yakni gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

1546935319524Gratifikasi dapat diklasifikasikan sebagai varian dari korupsi ataupun kolusi, karena sama-sama merupakan bagian dari kompensasi untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan pribadi dari dilaksanakannya urusan pemerintahan. Perbedaannya, korupsi lebih bertendensi pada penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai atau menyimpang dari patron yang seharusnya. Sementara gratifikasi, lebih pada anggaran swasta (pihak ketiga) yang digunakan sebagai kompensasi kepada penyelenggara negara, atas terakomodirnya kepentingan mereka dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Istilah gratifikasi secara jelas dan gamblang kita temukan dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ketentuan Pasal 12C Ayat (1) menyebutkan, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Pasal 12C Ayat (3) menyebutkan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.


Contoh Kasus Yang Dapat Digolongkan Sebagai Gratifikasi:


  • Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
  • Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku.
  • Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek.
  • Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah.
  • Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
  • Perjalanan wisata bagi Kepala Daerah menjelang akhir jabatan.
  • Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak
  • Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan.
  • Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
  • Pengurusan izin yang "dipercepat" dengan uang tambahan.

Pemberian hadiah, fasilitas dan hal lain kepada Pejabat Pengadilan berkaitan dengan penyelenggaraan Pengadilan, maka sejalan dengan norma tersebut di atas dapat dikatagorikan sebagai gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilarang oleh undang-undang. Apabila pemberian hadiah, fasilitas dan hal lain kepada Pejabat Pengadilan berkaitan dengan urusan selain itu, maka tetap harus dilaporkan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi yang telah dibentuk.

Dengan telah melakukan identifikasi Gratifikasi, maka sudah seharusnya dengan segala kewajiban dan hak yang telah diterima oleh Penyelenggara Negara dalam berbagai tingkat dan urusan pemerintahan, tidak lagi menjadikan gratifikasi sebagai kebiasaan dan kelumrahan dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sebab, tidak ada guna dan barokahnya gaji dan tunjangan, bila penyelenggara negara masih mencari ceperan.

 

 

Sumber: Wikipedia, Undang-undang Pemberantasan TIPIKOR

Hubungi Kami

PTUN Banjarmasin

Jln. Brigjend. H. Hasan Basri No. 32 - Kayutangi Banjarmasin 70123

Telp: (0511) 3300072, (0511) 3300393

Fax: (0511) 3300072

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ig  PTUN Banjarmasin 
yt  PTUN Banjarmasin 

Tautan Aplikasi

Peta e-Court

Peta e court


w3c wai AAA  w3c html 5

Copyright © 2020 TIM - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin