SAKIP

• Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

87%

• Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.

• Presentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara- Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.

• Presentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah pada Direktori Putusan. 

• Presentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara. 

• Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Court.

• Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan.

• Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan. b.

• Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01. 
  

• Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05. 

• Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01). 

• Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 05). 

• Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

RINGKASAN LKjIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2024. Target indikator kinerja yang harus dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tahun 2024 telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan Rencna Aksi.  Tahun 2024 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil capaian kinerja terhadap target indikator kinerja dan telah berpedoman pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah menetapkan 4 Sasaran Strategis sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 7 Indikator Kinerja. Capaian indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

• Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

78%

• Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.

• Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

• Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

• Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

• Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

• Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti.

RINGKASAN LKjIP 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2023. Target indikator kinerja yang harus dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tahun 2024 telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Rencna Aksi. Tahun 2023 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil capaian kinerja terhadap target indikator kinerja dan telah berpedoman pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah menetapkan 4 Sasaran Strategis sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 7 Indikator Kinerja. Capaian indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

• Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

83%

• Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.

• Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

• Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

• Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

• Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

• Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti.

Berikut dokumen SAKIP selengkapnya: