logo v2

MOTTO PTUN Banjarmasin : MANTAP (Mandiri, Adil, Netral, Transparan, Akuntabel, Profesional) - PTUN Banjarmasin Siap Memberikan Pelayanan Yang Berkeadilan Kepada Masyarakat

31

22

33

44

Pemeriksaan Ahli: Prof. Dr. M. Hadin, S.H., M.Hum., Guru Besar ULM

Written by PTUN Banjarmasin on .

Written by PTUN Banjarmasin on . Hits: 80

SIDANG PEMERIKSAAN AHLI SENGKETA NOMOR 1/G/2021/PTUN.BJM

 ========================================================================

Banjarmasin | 11 Mei 2021

Bertempat di Ruang Sidang Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim PTUN Banjarmasin, melaksanakan sidang dengan agenda pemeriksaan ahli yakni Prof. Dr. M. Hadin, S.H., M.Hum. Dalam sidang sengketa nomor: 1/G/2021/PTUN.BJM tersebut, beliau memberikan pendapat hukum  mengenai proses pengadaan barang/jasa di Kab. Barito Kuala dengan pihak Penggugat: CV. Ridho dan pihak Tergugat: Kelompok Kerja Pemilihan LIII Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kab. Barito Kuala.

WhatsApp Image 2021 05 17 at 08.46.071

(Gambar 1. Pemerikasaan Ahli Prof. Dr. M. Hadin, S.H., M.Hum.)

WhatsApp Image 2021 05 11 at 17.11.472

(Gambar 2. Pemeriksaan Ahli Prof. Dr. M. Hadin, S.H., M.Hum.)

Prof. Dr. M. Hadin, S.H., M.Hum yang mengampu Mata Kuliah Hukum Pengadaan Barang/Jasa di Program Magister Hukum Univeritas Lambung Mangkurat, memberikan paparan dan pendapat hukum konteks Pengadaan Barang/Jasa dalam terminologi Hukum Administrasi Negara secara umum serta dalam tataran praktis sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang dikomparasikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maupun Peraturan Presiden sebelumnya terkait itu.

Dalam sengketa yang dipimpin oleh Febby Fajrurrahman, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dewi Yustitiani, SH., M.Kn., serta Berdyan Shonata, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Prof. Dr. M. Hadin, S.H., M.Hum., yang diajukan sebagai ahli oleh Penggugat, juga memaparkan kaidah hukum Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (OOD) di Peradilan Tata Usaha Negara. Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Lambung Mangkurat tersebut, memberikan penjelasan mengenai konsep Perbuatan Melawan Hukum (OD) beserta praktik penegakannya baik di lingkungan Peradilan Umum, serta Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (OOD), yang saat ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun dilangsungkan di ruang sidang yang relatif kecil, dalam kondisi melaksanakan ibadah shaum Ramadan, serta dilaksanakan di hari kerja terakhir sebelum libur Idul Fitri 1442 H., agenda persidangan tersebut berlangsung kondusif dan lancar sampai dengan ditutupnya sidang jam 13.30 WITA. (ptip1/km-ed)

Add comment


Security code
Refresh

Hubungi Kami

PTUN Banjarmasin 
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 32 - Kayutangi Banjarmasin 70123
Telp: (0511) 3300072 - 3300393
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 PTUN Banjarmasin
 PTUN Banjarmasin

Tautan Aplikasi

Copyright © 2021 TIM - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin