logo v2

MOTTO PTUN Banjarmasin : MANTAP (Mandiri, Adil, Netral, Transparan, Akuntabel, Profesional) - PTUN Banjarmasin Siap Memberikan Pelayanan Yang Berkeadilan Kepada Masyarakat

31

22

33

44

Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial Mahkamah Agung Secara Virtual

Written by PTUN Banjarmasin on .

Written by PTUN Banjarmasin on . Hits: 57

PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL MAHKAMAH AGUNG SECARA VIRTUAL

UNTUK SELURUH LINGKUNGAN PERADILAN DI INDONESIA

 ========================================================================

Banjarmasin | 9 April 2021

Pimpinan, Hakim dan Sekretaris serta Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin mengikuti acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial secara virtual pada hari Jum'at 9 April 2021, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dari Ball Room Sheraton Kuta, Bali. Dalam acara ini, Ketua Mahkmahah Agung, YM Prof. DR. Syarifuddin, SH., MH., menghimbau kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk tidak mudik sampai dengan kondisi membaik. Beliau juga meminta kepada para Pimpinan, Hakim dan Aparatur Peradilan di seluruh Indonesia agar memperhatikan kembali jangka waktu penyelesaian perkara dan jangka waktu minutasi. Selain itu juga perlu diperhatikan menyangkut pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara, karena item-item tersebut menjadi indikator kualitas pelayanan peradilan dan menjadi bagian dari penilaian kinerja oleh BPK.

WhatsApp Image 2021 04 14 at 09.56.522  WhatsApp Image 2021 04 14 at 09.56.514 

(Gambar 1. Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Virtual)

Pada Pembinaan Teknis & Administrasi Yudisial ini, Prof. DR. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan 8 hal penting, sebagai berikut:

  1. Penerapan Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik;
  2. Implementasi Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemindahan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Penegasan kembali bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 ayat (2) dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, bahwa pengajuan keberatan yang sebelumnya diajukan ke Pengadilan Negeri beralih menjadi ke Pengadilan Niaga dan tiga bulan sejak UU Cipta Kerja tersebut diundangkan, pengajuan keberatan harus sudah mulai didaftarkan di Pengadilan Niaga;
  4. Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  5. Penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat;
  6. Himbauan kepada para Hakim untuk membacakan amar putusan dengan suara dan artikulasi yang bisa didengar jelas oleh para pihak, supaya tidak ada keraguan dari para pihak menyangkut isi putusan yang dijatuhkan;
  7. Larangan kepada para Pimpinan Pengadilan dan para pejabat untuk tidak bermain-main dengan anggaran proyek pengadaan dan pembangunan gedung;
  8. Himbauan kepada para Hakim dan Aparatur Peradilan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik lembaga peradilan.

Selain Ketua Mahkamah Agung, disampaikan juga pembinaan dari Ketua Kamar Tata Usaha Negara, YM Prof. DR. Supandi, SH., M.Hum, yang memaparkan permasalahan Teknis Yudisial untuk Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penanganan sengketa pasca berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, khususnya berkenaan dengan kluster Administrasi Pemerintahan yang mengalami perubahan signifikan.

Acara pembinaan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer & Peradilan TUN, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH., yang memberikan pembinaan terkait Manajemen Teknis Peradilan. Beliau mengingatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat Peradilan Militer dan Peradilan TUN semakin dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Menurutnya, aparatur peradilan yang berkualitas, profesional dan berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Peradilan. Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa saat ini satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN yang terakreditasi A sudah mencapai hampir 99%. Untuk itu, diharapkan pada tahun 2021 seluruh satuan kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, telah dapat memenuhi syarat untuk diusulkan dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM. (PTIP/1/km-ed)

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Hubungi Kami

PTUN Banjarmasin 
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 32 - Kayutangi Banjarmasin 70123
Telp: (0511) 3300072 - 3300393
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 PTUN Banjarmasin
 PTUN Banjarmasin

Tautan Aplikasi

Copyright © 2021 TIM - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin