logo v2

MOTTO PTUN Banjarmasin : MANTAP (Mandiri, Adil, Netral, Transparan, Akuntabel, Profesional) - PTUN Banjarmasin Siap Memberikan Pelayanan Yang Berkeadilan Kepada Masyarakat

Written by PTUN Banjarmasin on . Hits: 104

RAPAT KOORDINASI

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

===================================================================================

 

Banjarmasin | 31 Agustus 2020

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin diundang untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Acara tersebut dilaksanakan di G Sign Hotel Banjarmasin pada hari Senin, 31 Agustus 2020.

Hakim sekaligus Juru Bicara PTUN Banjarmasin, Febby Fajrurrahman, SH., MH., menjadi salah satu narasumber dalam acara tersebut, dengan membawakan materi Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah di Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Penyelesaian di Badan Pengawasan Pemilu.

11

Acara yang dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, serta dari perwakilan dari partai-partai pengusung pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banjarmasin dan pihak Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin sendiri, berlangsung sampai dengan jam 22.00 WITA.

Dalam pemaparannya, Febby menjelaskan mekanisme pemeriksaan sengketa pemilihan kepala daerah akibat adanya keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota, harus menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu, yakni diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Kabupaten/Kota sebelum diselesaikan oleh Pengadilan.

"Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, secara atributif memberikan kewenangan penyelesaian sengketa pemilhan kepala daerah ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara" paparnya. "Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, menegaskan mengenai mekanisme Hukum Acara, dimana pada intinya, sengketa jenis ini harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 15 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap" lanjutnya.

Di akhir pemaparan materi, moderator acara memandu diskusi dan tanya jawab mengenai kewenangan maupun mekanisme pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah, yang diajukan salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dan dari Pengurus Partai Gerindra Kota Banjarmasin.

 

Add comment


Security code
Refresh

Hubungi Kami

PTUN Banjarmasin

Jln. Brigjend. H. Hasan Basri No. 32 - Kayutangi Banjarmasin 70123

Telp: (0511) 3300072, (0511) 3300393

Fax: (0511) 3300072

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ig  PTUN Banjarmasin 
yt  PTUN Banjarmasin 

Tautan Aplikasi

Copyright © 2020 TIM - IT Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin