Selamat Datang di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Indonesia Inggris

Profil Lembaga

Profil Kepegawaian

Transparansi Perkara

Transparansi Anggaran

Barang dan Jasa

Peraturan dan Kebijakan

Pengawasan

Program dan Kegiatan

Layanan Informasi

Link Pengadilan

Pilihan Bahasa

Pencarian

Hanya dari web ini

APLIKASI SIAD PTUN

Artikel Umum

Download Arsip

Link Pilihan

APLIKASI SIAD-PTUN

BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL

SIMPEG DITJENMILTUN

Dijend Badilag

Mahkamah Agung

Badilmiltun

Badilum

Link Pengadilan

PTUN Samarinda

PTUN Palangkaraya

PTUN Pontianak

PTUN Serang

PTUN Bandung

PTUN Jakarta

PT TUN JAKARTA

Pengumuman

Polling

Pengaduan Online

Support Online

admin

Bagus

Web Info

Jumlah Pengunjung :
214656
Pengunjung Hari Ini :
72
User Online :
1
Terakhir Update :
18-08-2015
 

INFORMASI TERBARU

HARI JADI MAHKAMAH AGUNG RI KE-70 DENGAN TEMA " MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI INDEPENDENSI LEMBAGA PERADILAN "

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 213-2/SEK/KU.01/8/2015 tanggal 4 Agustus 2015. Adapun surat tersebut mengenai Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke 70 Yang ditujukan Kepada Yth : Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia.

Berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan Amanat Ketua Mahkamah Agung RI. Untuk di bacakan oleh Inspektur Upacara (ds/rs,hms)

Berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Berikut Lampiran Amanat Ketua Mahkamah Agung RI.
Ketua Kamar Pengawasan MA "Membuka Rapat Rekonsiliasi Laporan Keuangan MA Berbasis Akrual Semester I Tahun 2015"

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/

Gambar Berita Bogor-Humas, Minggu (26/07), bertempat di auditorium gedung Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat Rekonsiliasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Berbasis Akrual Semester I Tahun 2015. Dengan Semangat Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Kegiatan ini di awali dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Bpk. Sutisna, Sebelum menyampaikan laporannya Karo Keuangan Sutisna dan Karo Perlenkapan Ahsyar, mengucapkan selamat idul fitri 1436 h mohon maaf lahir dan batin kepada yang mulia bapak pimpinan, para pejabat eselon 1 dan 2 dan khususnya rekan-rekan mitera kerja para operator seluruh korwil dan tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan operator seluruh korwil dan unit eselon 1 yang sudah bekerja keras dan tidak mengenal lelah dan penuh tanggung jawab serta dedikasi yang luar biasa dalam menyusun laporan keuangan mahkamah agung, sehingga mahkamah agung untuk yang ke tigakalinya mendapat opini wtp dari bpk atas keuangan tahun 2014.

Semoga apa yang telah kita lakukan untuk lembaga yang kita cintai ini dapat menjadikan ibadah dan ladang pahala untuk kita semua serta tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada bapak pimpinan yang komitnya begitu tinggi juga kepada bapak sekretaris mahkamah agung yang kita banggakan serta para pejabat eselon 1. Alhamdulilah kita meraih wtp untuk yang ketigakalinya secara berturut-turut, bapak ibu sekalian yang saya hormati kegiatan rekonsiliasi keuangan merupakan kegiatan pertemuan antara badan urusan administrasi mahkamah agung dalam hal ini, dengan tujuan sinergitas bagian akutansi biro keuangan dan bagian infentaris kekayaan Negara IKN biro perlengkapan badan urusan administrasi mahkamah agung selaku pembina pusat dan badan pengawasan mahkamah agung dengan 7 unit eselon 1 di lingkungan mahkamah agung dan 31 satuan kerja unit pelaksana teknis koordinator wilayah dipa 00501.

Para peserta dari unit masing-masing eselon 1 dan satuan kerja upt korwil adalah 1 orang operator system akutansi keuangan dan 1 orang operator simak bmn system informasi manajemen akutansi dan barang milik Negara. Berangkat dari basis pelaporan keuangan yang di anut oleh Pemerintah RI dengan basis akrual maka tidak dapat dihindari penggunaan aplikasi keuangan dan barang milik Negara yang baru dari hasil analisis pengamatan serta praktik terhadap aplikasi-aplikasi tersebut, para Pembina di bagian akutansi biro keuangan dan bagian infentarisir kekayaan Negara biro perlengkapan badan urusan administrasi mahkamah agung menemukan banyak kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan dalam proses bisnis dalam aplikasi dengan begitu pada kegiatan ini diharapkan terjadi interaksi aktif antara pembina dan peserta pada kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan semester 1 tahun 2015.

Pemeriksaan laporan keuangan masing-masing unit akutansi baik eselon 1 maupun wilayah oleh para auditor badan pengawasan mahkamah agung, interaksi aktif antara pembina dan auditor dengan peserta di maksudkan agar data laporan keuangan dari seluruh unit eselon 1 dan satuan kerja upt korwil telah melewati proses analisis pemeriksaan dan koreksi sesuai dengan setiap permasalahan transaksi keuangan dan asset yang timbul dari setiap transaksi reguler maupun perubahan akibat laporan keuangan cte menjadi akrual. Bapak ibu yang berbahagia kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan merupakan kegiatan rutin selain untuk penggabungan laporan keuangan korwil dipa 00501 dan eselon 1 dilingkungan mahkamah agung, juga sebagai media sosialisasi regulasi laporan keuangan dan kebijakan mahkamah agung.

Kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan mahkamah agung semester 1 tahun 2015 di ikuti oleh 76 orang peserta yang mewakili 7 unit eselon 1 dan 31 satuan kerja upt korwil dipa 00501 masing-masing mengirimkan 2 perwakilan. Perlu nkami sampaikan segala pembiayaan kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan semester 1 tahun 1015 di bebankan pada dipa badan urusan administrasi mahkamah agung pada anggaran tahun 2015. Semoga allah swt memberikan petunjuk dalam pelaksanaan dan pengabdian kita semua kepada bangsa dan Negara mendapat nilai ibadah di dalamnnya "amin".

Dalam mengawali sambutannya Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Bpk. Syarifudin, mengucapkan minal aidin wal pa idzin mohon maaf lahir dan batin kepada bapak ibuhadirin semua yang hadir dalam kegiatan ini. Rapat rekonsiliasi laporan semester 1 tahun 2015 seperti ini sangat penting dan diperlukan bagi kita semua, kenapa dikatakan demikian, karena 3 tahun telah kita ketahi bersama bahwa mahkamah agung telah berhasih meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK, hal ini tidak mudah bagi mahkamah agung untuk mendapatkan wtp, kesulitan di tahun pertama untuk mendapatkan wtp karena beberapa tahun sebelumnya mendapatkan wdp bahkan sampai disclaimer.

Sejarah perjalanan wtp dengan susah payah ketika itu waktu saya menjabat sebagai kepala badan penawasan dan alhamdulilah dibawah kepemimpinan Sekretaris Mahkamah Agung dapat mecapai opini WTP dari BPK, karena kesungguhan dan kerja keras kita semua dan hasil rapat koordinasi seperti ini kalau tidak dilaksanakan tidak mungkin untuk mendapatkan WTP. Dengan kesungguhan beliau Bpk. Nurhadi begitu menduduki jabatan sebagai Sekretaris MA langsung mencanangkan MA harus WTP dan ternyata berhasil.

Sejarah masalalu untuk dijadikan pelajaran yang berharga bagi kita untuk tidak mengalami opini WDP dari BPK. Contoh yang sulit waktu itu barang milik Negara di MA ada ribuan kendaraan yang clir secara administrasi sampai 20, waktu itu ada data yang duplikasi ada yang tercatat 2 ada yang 1 dan tidak ada yang beres, ada 1 temuan dari BPK sangat sulit sekali waktu itu exenplannya ada tapi pelaksanaannya tidak ada. System laporan keuangan harusnya di awali dari unit akutansi kuasa pengguna anggaran, satker masing-masing lalu lapor ke korwil dari korwil masuk ke akutansi satuan kerja eselon 1 dari eselon 1 muaranya ke kuasa pengguna anggaran mahkamah agung. Kenapa hal ini di ingatkan kembali untuk kita semua karena yakin ini tidak akan terjadi dan jadikanlah masalalu sebagai cermin bagi kita agar apa yang tidak baik yang sudah kita alami jangan terjadi lagi.

Laporan keuangan lakukanlah dengan berjenjang sebagaimana mestinya aplikasi keuangan ini sangat cepat sekali berubah pelajarilah dengan baikkalau tidak kita akan ketinggalan. Dan sekarang MA dengan berbagai prestasi yang telah di capai untuk dapat mempertahankannya dengan sebaik-baiknya ada pepatah kata orang lebih sulit mempertahankan daripada mencapai/memperjuangkan tapi dengan sunguh-sungguh akan tetap bertahan dan mendapatkan apresiasi dari instansi Pemerintah.

Dalam mengakhiri sambutannya syaripudin kembali memberikan penekanan bahwa 3,4 tahun yang lalu tidak pernah terbayangkan tapi sekarang menjadi kenyataan ini berkat kerja keras bapak ibu semua serta bahu-membahu dengan sunguh-sungguh dan tulus ikhlas kita laksanakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan dibawah koordinasi Sekretaris MA dan secara resmi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Bpk. Syarifudin membeka rapat Rekonsiliasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Semester 1 Tahun 2015.

Kegiatan rapat ini di lanjutkan dengan pengarahan dari Sekretaris Mahkamah Agung Bpk. Nurhadi. Hadir dalam pebukaan kegiatan ini Ketua Kamar Pembinaan MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon 1,2 dan 3 dilingkungan MA serta para peserta rapat. (rs/ds)

PEMBERITAHUAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI 1436 H/2015

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/

Jakarta-Humas, Sehubungan dengan hari libur nasional dalam rangka hari raya Idul Fitri 1436 H, berikut dilampirkan surat pemberitahuan dari Sekretaris MA Nomor 183-1/SEK/KU.01/7/2015 tentang pemberitahuan cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 1436 H/ 2015. (ifah/humas)

Surat Sekretaris MA No 183-1/SEK/KU.01/7/2015
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (LKTI) DALAM RANGKA PERINGATAN SEPEREMPAT ABAD (25 tahun) PERADILAN TATA USAHA NEGARA

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/

Berdasarkan Surat dari Ketua Kamar Tata Usaha Negara Nomor : 121/Tuaka.TUN/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015. Adapun surat tersebut mengenai Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dalam Rangka Peringatan Seperempat Abad (25 tahun) Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditujukan kepada Yth. para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Pajak.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Suratnya

BINTEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA TA 2015

sumber : http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1966:bintek-peradilan-tun-2015&catid=108:peradilan-tata-usaha-negara&Itemid=926

Jakarta - Beberapa waktu yang lalu Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara mengadakan dua kali pembinaan teknis yang diselenggarakan berdekatan, PERTAMA yaitu adalah Bimbingan Teknis dengan tema "Melalui Pembenahan Pelaporan Keuangan Perkara, Posbakum dan Prodeo, Kita Wujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Tata Usaha Negara" yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan 5 Juni 2015, kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Savoy Homann bandung dengan peserta adalah Ketua PT.TUN dan Ketua PTUN seluruh Indonesia termasuk juga Hakim senior dari beberapa PTUN.

Bimbingan teknis tersebut mengagendakan 3 topik bahasan yakni pelaksanaan Pelaporan Keuangan Perkara, Posbakum dan Prodeo pada Aplikasi KOMDANAS dengan narasumber yakni Bapak DR Ahmad Cholil, S.Ag., LLM Hakim Yustisial Peradilan Agama, Bapak Drs. Arifin Syamsurizal, SH.,MH. Kabag Rencana dan Program Biro Keuangan MA-RI dan Bapak Juan Juliawan Alfauzan, SE. Tim KOMDANAS MA-RI.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bapak Sunarto, SH.,MH. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang pada sambutannya mengatakan tema bintek sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi saat ini, sebagai mana diketahui bahwa saat ini Mahkamah Agung membuka akses pada BPK bukan saja untuk masuk pada audit APBN namun pada ranah keuangan perkara, sehingga hal ini dibutuhkan kerjasama semua unsur di pengadilan untuk melakukan pembenahan sehingga tercapai tertib administrasi.

Dalam Bimbingan Teknis kali ini Bapak Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Mulia Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH. berkesempatan untuk memberikan pengarahan pada para peserta, yang intinya adalah Ketua Pengadilan selaku pimpinan harus selalu mendorong terciptanya tertib administrasi, juga Ketua Pengadilan harus mengawasi agar semua pelaporan bisa berjalan dengan baik dan tervalidasi, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung ketua pengadilan dapat melakukan pengawasan tersebut cukup dengan membuka aplikasi yang sudah ada.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditutup oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, H. Yodi Martono Wahyunadi, SH.,MH. dengan menyampaikan bahwa Bintek ini merupakan bekal bahwa agar para pimpinan dapat mengetahui dan menguasai teknologi informasi, dan khususnya aplikasi pelaporan perkara.

KEDUA adalah Bimbingan Teknis dengan tema "Dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Guna Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan" yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan 12 Juni 2015, kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Inna Shindu Denpasar dengan peserta adalah Panitera PT.TUN, Panitera PTUN, Wapan dan Panmud seluruh Indonesia.

Kali ini kegiatan Bimbingan Teknis dibuka secara resmi oleh Bapak Dr. Aco Nur, SH.,MH. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang pada sambutannya mengatakan bahwa Mahkamah Agung selalu menyediakan anggaran untuk kegiatan Pelatihan, Pembinaan baik pada diklat maupun unit esselon I di mahkamah agung, ini menunjukan bahwa mahkamah agung concern pada peningkatan SDM, karena mahkamah agung menyadari bahwa untuk mencapai visi dan misinya ditentukan oleh kualitas SDMnya, berkaitan dengan tema bintek saat ini Ka BUA menyampaikan bahwa mahkamah agung menginginkan dalam hal aparatur pengadilan melakukan pelayanan pada pencari keadilan, aparatur pengadilan memahami hukum dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang mempunyai nilai keadilan.

Adapun materi yang diberikan pada bimbingan teknis disajikan oleh 3 orang narasumber yakni 1. Dr. H. Kadar Slamet, SH., M. Hum. Dengan Topik "Kerangka Umum Undang - Undang Administrasi Pemerintahan", 2. Dr. Arifin Marpaung, SH.M. Hum. Dengan Topik " Keputusan Administrasi Pemerintahan " terakhir adalah 3. Dr. Dani Elpah, SH., MH. dengan Topik " Penyalahgunaan Wewenang oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan "

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditutup oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, H. Yodi Martono Wahyunadi, SH.,MH.

PENETAPAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 142-1/SEK/KU.01/6/2015 tanggal 17 Juni 2015. Adapun surat tersebut mengenai Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan, yang ditujukan kepada Yth. Yang Mulia Pimpinan Mahkamah Agung RI, Yang Mulia para Hakim Agung Mahkamah Agung RI, para Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, para Ketua Pengadilan Tingkat Empat Lingkungan Peradilan dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan.


Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Surat dan lampirannya
MA KEMBALI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/

Gambar Berita JAKARTA-HUMAS, Tahun 2014 ditutup dengan manis oleh MA melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin, 15 Juni 2015. Opini WTP ini diberikan atas kinerja MA terhadap laporan hasil pemeriksaan. "Hasil yang diraih MA ini bukan sesuatu yang mudah . Diperlukan konsistensi dan kerja keras" ungkap Sekretaris MA, Nurhadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa MA harus mampu mengelola anggaran 2014 sejumlah 7,2 trilyun untuk 1662 satuan kerja. "Hal ini tentu diperlukan kerja sama dan fokus dari seluruh elemen MA dan jajaran pengadilan di bawahnya. Dalam pemeriksaan ini, MA juga menyertakan audit biaya perkara." Sambungnya lagi.

BPK dalam memberikan opini memiliki tiga criteria yakni : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivas system pengendalian intern. Eddy Mulyadi Soepardi, anggota III BPK dalam sambutannya menyampaikan permasalahan yang berpengaruh terhadap opini pada tahun anggaran 2014. Pengelolaan atas PNBP dan penerimaan lainnya, belum seluruhnya melalui mekanisme APBN, baik penganggaran maupun penggunaannya. Proses pengadaan barang/jasa dan pertanggungjawabannya atas realisasi belanja tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Serta belum tertibnya penatausahaan persediaan dan asset. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK merupakan langkah membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Sekretaris Negara , Pratikno, dalam sambutan penutup. Beliau berharap Kementerian dan Lembaga lebih mampu meningkatkan kinerjanya dan lebih tertib dalam pelaporan penggunaan keuangan Negara. "Bagi Kementerian dan Lembaga yang belum memndapatkan WTP, harus lebih kerja ekstra keras lagi supaya dapat meraih hasil WTP. Sementara bagi yang sudah WTP dipertahankan dan terus berinovasi". (ifah/foto.devi/humas)

Wakil Ketua MA Bid Yudisial Hadiri Peringatan Kelahiraan Pancasila Ke - 70

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/

Gambar Berita Blitar-Humas. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Mohammad Saleh, menghadiri Upacara Peringatan Hari Kelahiraan Pancasila ke 70 Tahun, yang akan berlangsung di Alun-alun Kota Blitar.

Tepat 70 tahun yang lalu, peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2015 diperingati di Alun-alun Taman Kota Blitar, Jawa Timur, Senin 1 Juni 2015.

Dipilihnya Kota Blitar karena sebagai kota disemayamkannya Bung Karno sebagai pencetus lahirnya Pancasila.

Pelaksanaannya digelar lebih meriah dan kental dengan nuansa Jawa. Antara lain suguhan kelompok karawitan dari sanggar seni `Suryo Ndhadhari` lengkap dengan para pesinden bersuara merdu. Alunan gending dan tembang Jawa mengiringi sepanjang acara.

Ada juga pembacaan riwayat perjuangan Bung Karno di zaman pergerakan hingga kemerdekaan, sejarah penggalian Pancasila, sampai pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa.

Istimewanya, semua riwayat itu dibacakan dengan gaya `goro-goro` yang merupakan salah satu sesi dalam seni wayang kulit. Dari Alun-alun Kota Blitar, peringatan hari lahir Pancasila dilanjutkan ke makam Bung Karno.

Pada kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pidato yang disampaikan Bung Karno 70 tahun lalu menginspirasinya. Cita-cita dan harapan Bung karno untuk mewujudkan Indonesia merdeka, berdaulat, berdikari dan berkepribadian tertanam kuat di benaknya.

"Saya selalu teringat pidato Bung Karno 70 tahun yang lalu di depan BPUPKI, di mana beliau mengikrarkan Pancasila. Itulah yang berkobar dalam dada saya. Pernyataan Bung Karno itu mengingatkan kita, bahwa tidak ada satupun bangsa yang merdeka tanpa melalui perjuangan, kemudian berdirinya negara Indonesia bukan berarti perjuangan selesai, ini justru baru permulaan," kata Joko Widodo.

Dalam menegakkan Pancasila, kita harus memiliki dua hal, kata Jokowi. Pertama, persatuan Indonesia. Pasalnya, negara ini bukan dibangun untuk satu golongan atau bebrapa kelompok saja, bangsa ini perlu kebersamaan, dan gotong royong seluruh elemen bangsa.

"Kedua, keberanian untuk menjebol mentalitas bangsa pada ketidakadilan dan membangun mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka 100%. Kita perlu pikirkan, apakah rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, para PRT, pedagang kecil, petani, hingga rakyat kecil lainnya merasakan kemerdekaan dan berdaulat pada arti yang sesungguhnya?" lanjut dia.

Menurut Jokowi, bangsa ini harus mewarisi api perjuangan Bung Karno.

Dan, Presiden ke 7 tersebut mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum hari lahirnya Pancasila kembali bersatu dan bergotong royong dalam mewujudkan janji kebangsaan membumikan Pancasila. Sehingga, masyarkat yang cerdas, adil, dan sejahtera dapat terwujud.

Sementara itu, Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan, janji-janji kebangsan harus diwujudkan dan menjadi pemandu perjalanan bangsa menuju kehidupan yang lebih adil, makmur dan sejahtera, khususnya di era sekarang dimana bangsa ini sedang menghadapi era globalisasi.

"Perwujudan janji-janji luhur kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila adalah tantangan besar bagi bangsa saat ini dan yang akan datang, ditengah krisis multidimensi baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, hari ini, saya mencanangkan gerakan "Ini Baru Indonesia" sebagai metode permasyarakatan nilai-nilai kebangsaan agar tetap kokoh berada dalam sanubari setiap manusia Indonesia," ungkapnya.

Sebagai sebuah gerakan, "Ini Baru Indonesia" diharapkan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menyadarkan kembali pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidpan berbangsa dan bernegara.

"MPR menjadi motor penggerak dalam mengimplementasikan gerakan ini," tegasnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan keluarga besar Bung Karno, Puan Maharani mengatakan, sudah saatnya bagi pemerintah saat ini untuk mengambil keputusan dan menetapkan 1 juni 1945 sebagai hari lahirnya pancasila dan menjadikannnya sebagai hari besar nasional.

"Tidak ada keraguan lagi bahwa 1 Juni 1945 adalah hari lahirnya Pancasila. Karena itu, sudah saatnya pemerintah menetapkan 1 juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila akan melengkapi keputusan pemerintah yang menjadikan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hari konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam SK. Presiden no 18 Tahun 2008 tentang hari Konstitusi," ujarnya.

Menurut Puan, hal itu penting dilakukan agar bangsa tidak mengalami amnesia sejarah, khususnya terhadap sejarah bangsa sendiri. "Kami berharap MPR periode sekarang dan periode selanjutnya agar melanjutkan tradisi peringatan hari lahirnya Pancasila ini. Atas nama keluarga besar Bung Karno, kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan untuk peringatan hari lahirnya Pancasila di Kota Blitar ini," ujar Puan.

Hadir pada kesempatan itu, Presiden ke-5 RI, Megawati, Wapres ke-6 RI, Boediono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, Soekarwo, para bupati dan walikota se Jatim, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Panglima Kodam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Ketua dan Anggota DPRD Jatim dan DPRD Nizar, serta lainnya.(humas)