Selamat Datang di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Indonesia Inggris

Profil Lembaga

Profil Kepegawaian

Transparansi Perkara

Transparansi Anggaran

Barang dan Jasa

Peraturan dan Kebijakan

Pengawasan

Program dan Kegiatan

Layanan Informasi

Link Pengadilan

Pilihan Bahasa

Pencarian

Hanya dari web ini

APLIKASI SIAD PTUN

Artikel Umum

Download Arsip

Link Pilihan

APLIKASI SIAD-PTUN

BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL

SIMPEG DITJENMILTUN

Dijend Badilag

Mahkamah Agung

Badilmiltun

Badilum

Link Pengadilan

PTUN Samarinda

PTUN Palangkaraya

PTUN Pontianak

PTUN Serang

PTUN Bandung

PTUN Jakarta

PT TUN JAKARTA

Pengumuman

Polling

Pengaduan Online

Support Online

admin

Bagus

Web Info

Jumlah Pengunjung :
115620
Pengunjung Hari Ini :
15
User Online :
1
Terakhir Update :
24-04-2014
 

INFORMASI TERBARU

SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PERMINTAAN DATA PENYEDIAAN BANDWIDTH INTERNET PADA PENGADILAN

WASPADAI MODUS PENIPUAN BERMODUS "MENGURUS PERKARA" DI MA

JAKARTA | (22/4) Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang menawarkan bantuan "memenangkan" perkara di Mahkamah Agung. Soeroso memastikan tawaran bantuan untuk mengurus perkara adalah modus penipuan yang menyasar para pihak yang sedang berperkara di MA. Untuk memuluskan aksinya, sang penipu mengaku panitera pengganti yang menangani perkaranya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, modus terakhir ini sang Penipu pun membuat rekening bank dengan identitas palsu atas nama panitera pengganti yang bersangkutan.

Soeroso menyampaikan hal tersebut Senin sore (21/04) di ruang kerjanya, setelah menerima laporan, Victor Togi Rumahorbo, salah seorang panitera pengganti yang namanya disalahgunakan. Sang penipu, kata Panitera, menghubungi pihak dalam perkara 643 PK/PDT/2013 dengan mengaku panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. Ia berjanji akan membantu untuk memenangkan perkara di MA. Selanjutnya, sang penipu menghubungi kembali korban dan menyampaikan bahwa perkaranya telah diputus sesuai "keinginan". Untuk meyakinkan korban, si Penipu memberikan selembar kertas seolah dokumen resmi MA. Dalam "dokumen jadi-jadian" tersebut ada informasi mengenai identitas perkara dan amar putusan. Dibawah dokumen tersebut ada tanda-tangan hakim ketua dan panitera pengganti dengan setempel di bagian tanda tangan ketua majelis.

 Yogyakarta, 15 April 2014. Bertempat di Ruang Rama Shinta Hotel Jayakarta Yogyakarta, pada hari Selasa jam 20.00 WIB., acara Bimbingan Teknis SIAD-PTUN sewilayah Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Bapak Istiwibowo, S.H.,M.H. Selain dihadiri oleh Wakil Ketua dan para hakim tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta beserta para peserta Bintek, acara juga dihadiri oleh Dirjen Badimiltun Mahkamah Agung, Bapak Sulistyo, S.H.,M.Hum., Ibu Sri Agustin Sumarningrum, S.H.,M.M. Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan TUN yang mewakili Direktur Binganis TUN Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta Bapak H. Ariyanto, S.H.,M.H.

Peserta Bintek berjumlah enam puluh satu orang yang terdiri dari Ketua, Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti baik dari Pengadilan Tinggi TUN Jakarta maupun dari ketujuh satker di wilayah Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Acara akan berlangsung selama tiga hari dari hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sampai dengan Kamis, 17 April 2014 yang akan diisi dengan pemaparan berbagai materi tentang SIAD-PTUN maupun simulasi yang dilakukan oleh para peserta. Penyaji materi selain dari Bapak Dirjen Badimiltun sendiri, juga dari Tim SIAD-PTUN.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menyampaikan bahwa dipilihnya Yogyakarta sebagai tempat acara Bintek adalah karena kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya sehingga selain para peserta mendapatkan materi yang berguna dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, para peserta juga sekaligus akan mengenal dan mencintai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.

Kunjungan Kerja Ketua MA Dan Pimpinan MA Ke Riau Dan Kepulauan Riau

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3932

Batam-Humas, Riau dan Kepulauan Riau Merupakan menjadi tempat tujuan Kunjungan Kerja Ketua MAdan para Pimpinan MA dalam rangka pembinaan teknis dan administrasi yustisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan RiauKe Riau Dan Pepulauan Riau.

Dalam Kunjungan Kerjanya kali ini Ketua Mahkamah Agung RI DR. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Membuka Acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Jum`at (07/03/2014). Hadir dalam acara pembinaan yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung tersebut, para Wakil Ketua MA, para Ketua Kamar, sejumlah Hakim Agung, Panitera MA, dan para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung.

Ketua MA Hatta Ali menjelaskan bahwa untuk mewujudkan badan peradilan yang agung tidak perlu menunggu tahun 2035. Meski menurut cetak biru pencapaian visi tersebut akan dicapai dalam rentang waktu 2010-2035, namun Ketua MA meyakini visi tersebut dapat dicapai dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan.

Terkait dengan harapan tercapainya visi mewujudkan badan peradilan yang agung tanpa menunggu tahun 2035, Ketua MA menyampaikan beberapa syarat. "Seluruh jajaran pengadilan harus memahami cetak biru dan menuangkannya dalam rencana program", harap Ketua MA.

Ketua MA juga meminta jajaran pengadilan agar mereplikasi program-program pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, seperti "one day publish" dan percepatan jangka waktu penanganan perkara. "One Day Publish" adalah maklumat pelayanan dari mahkamah agung untuk mempublikasikan amar singkat putusan pada hari pertama putusan tersebut diucapkan dan mempublikasikan putusan pada hari yang sama dengan salinan putusan tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju.

Sedangkan percepatan jangka waktu penanganan perkara dilakukan dengan melakukkan penataan ulang prosedur penanganan perkara. "Dengan dasar tersebut MA telah menerbitkan SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013, yang menentukan waktu memutus perkara di MA paling lama 3 bulan", tegas Ketua MA.

Menurut ketentuan yang baru berlaku mulai 1 Agustus 2013 ini, setiap perkara kasasi/peninjauan kembali yang telah diterima oleh ketua majelis, maka ketua majelis harus menetapkan hari musyawarah dan ucapan perkara tersebut paling lama 3 bulan ke depan.

SK ini menurut Ketua MA adalah SK Revolusioner. Pertama, dengan SK tersebut MA telah merubah sistem membaca berkas dari bergiliran yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini berubah menjadi membaca serentak. Kedua, waktu pemeriksaan perkara menjadi terukur karena ketua majelis berkewajiban untuk menentukan pelaksanaan hari musyawarah dan ucapan di muka. Ketiga, waktu pemeriksaan perkara oleh majelis menjadi lebih cepat, yaitu 3 (tiga bulan).

Ketua MA juga meminta pengadilan untuk menyusun prosedur pemeriksaan perkara yang dapat mempercepat penyelesaian perkara di bawah 6 (enam) bulan. Terkait hal ini, MA sedang menggodog perubahan aturan jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding yang terakhir diatur dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1992. Nantinya, MA akan mengatur jangka waktu maksimal penyelesaian perkara di tingkat banding adalah empat bulan sedang di tingkat pertama adalah lima bulan.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, H. Suwardi, meminta agar para hakim tinggi dalam melakukan pemeriksaan perkara di tingkat banding memberikan pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan yang dijatuhkan. "Setelah pertemuan ini tidak ada lagi hakim tinggi yang hanya mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama. Pengadilann Tinggi harus memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar penguatan putusan", ujar mantan Ketua Kamar Perdata ini.

Persoalan lain juga disorot dalam pembinaan yang disebut Ketua MA sebagai pengganti Rakernas ini adalah titik singgung kewenangan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Mohammad Saleh. Menurutnya, beberapa kasus yang terjadi hingga ke pemeriksaan kasasi terjadi adanya pengadilan yang mencaplok kewenangan absolut pengadilan lainnya. Ia mencontohkan pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang menjadi kewenangan tata usaha negara. Atau, ada pengadilan tata usaha negara yang membatalkan sertifikat hak milik sedangkan atas dasar sertifikat tersebut pengadilan negeri menetapkan hak kepemilikan yang disengketakan.

Wakil Ketua Bidang Yudisial ini kembali menegaskan masing-masing pengadilan agar mengetahui tugas poko dan punsi serta kewenangan masing-masing pengadilan agar tidak terjadi lagi titik singgung kewenangan. (ds/rs)

MODUS PENIPUAN DENGAN DALIH ATAS PERINTAH/PERMINTAAN ATAU MENGATASNAMAKAN PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI

Sumber :

Sehubungan dengan semakin berkembang dan berulangnya modus penipuan terhadap para Pimpinan Pengadilan di berbagai wilayah Hukum, dengan dalih atas perintah/permintaan ataupun mengatasnamakan Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI (Widayatno Sastro Hardjono, S.H.,M.Sc) maka kami tegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar dan tidak perlu ditanggapi.(indah/RM)

PERMINTAAN DATA BAGI UNIT KERJA YANG BELUM DIAMBIL DATA BIOMETRIK UNTUK PEMBUATAN KPE

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3931

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 086/Bua.2/07/3/2014 tanggal 6 Maret 2014. Adapun surat tersebut mengenai Permintaan Data Bagi Unit Kerja yang Belum Diambil Data Biometrik untuk Pembuatan KPE, yang ditujukan kepada Yth. Pejabat Eselon I di Lingkungan MA-RI dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Suratnya

 

PEMBERITAHUAN FASILITAS KERINGANAN BIAYA SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI KARYAWAN TETAP PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) TAHUN 2014

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3924

Berdasarkan Surat dari an. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 034/Bua.2/07/3/2014 tanggal 5 Maret 2014. Adapun surat tersebut mengenai Pemberitahuan Fasilitas Keringanan Biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) bagi Karyawan Tetap Pegawai Negeri Sipil untuk Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun 2014, yang ditujukan kepada Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Jakarta dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Surat dan Lampirannya

 

MEMBANGUN CITRA DAN WIBAWA HAKIM

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3926

SEMARANG-HUMAS, Hakim merupakan profesi mulia, sebutan Wakil Tuhan memang layak disematkan mengingat tugas utama yang dilakukan oleh sang hakim. Sebagai perwakilan Tuhan di dunia, tentulah hakim berkewajiban untuk menjaga citra dan wibawanya. Hakim, tetaplah manusia di mana dalam kesehariannya citra dan wibawanya mengalami pasang surut. Dilandasi hal tersebut, bagian Bina Sikap Mental MA menyelenggarakan `Training ESQ` (Emotional Spiritual Quotient) bagi para hakim di wilayah pengadilan Jawa Tengah. Dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah pada Rabu (5 Maret 2014) malam, kegiatan ini disambut positif oleh para hakim.

Dalam laporan kegiatannya, Kepala Bagian Bina Sikap Mental MA, Muhidin menyampaikan bahwa training ESQ yang dilakukan di Semarang merupakan training ESQ angkatan ke lima namun menjadi yang pertama di wilayah luar jabodetabek. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai hakim haruslah memaksimalkan potensi emosional dan spiritual, kedua hal ini haruslah disentuh melalui pelatihan-pelatihan semacam ini. Maka, terdapatlah hubungan antara kode etik prilaku hakim demi terwujudnya hakim yang profesional, bermartabat, dan berwibawa.

Training ESQ merupakan sebuah metode yang akan membangun kembali motivasi. Metode ini dipilih dengan harapan semoga para hakim akan mendapatkan semangat baru dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Pelatihan ini akan berlangsung sampai jumat, 7 maret 2014 mendatang.(ifh/hms)

Suwardi Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Di Hadapan Presiden

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3923

Jakarta-Humas, H. Suwardi, S.H., M.H. mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3) siang.

Prosesi pelantikan berlangsung secara khidmat diawali dengan iringan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2014 tentang Pengangkatan H. Suwardi, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial oleh Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Dr. Cecep Sutiawan.

Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah yang dilakukan oleh H. Suwardi, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh Presiden. Acara pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial diakhiri dengan iringan lagu Indonesia Raya.

H. Suwardi, S.H., M.H. dilantik sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial menggantikan posisi Hakim Agung Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. berdasarkan hasil pemilihan yang diselenggarakan secara langsung oleh MA pada 21 Januari 2014 lalu dengan meraih 28 suara. Proses pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial diikuti oleh para Hakim Agung yang aktif, dan dilakukan secara terbuka dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting.

Hadir dalam acara pelantikan Wakil Ketua MA itu antara lain Wakil Presiden Boediono, Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Hukum dan Ham Amir Samsudin, Menteri Luar Negeri Marthy Natalegawa, Jaksa Agung Basrif Arief, dan Jajaran Perwira Tinggi TNI.

Setelah seluruh prosesi pelantikan selesai, hadirin menyampaikan ucapan selamat kepada Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Ucapan Selamat diawali Presiden, Wakil Presiden, Para Pimpinan Lembaga, Menko PolHukam dan Para Menteri serta undangan lainnya. (ds/rs)