Selamat Datang di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Indonesia Inggris
 

INFORMASI TERBARU

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 12 nama Calon Hakim Agung (CHA) yang lolos seleksi wawancara KY. Ke 12 nama tersebut akan diserahkan ke DPR untuk dipilih menjadi 4 sesuai dengan permintaan Mahkamah Agung (MA).

"Dari 19 yang kami wawancarai, kami berdiskusi diperolehlah 12 nama CHA yang akan diserahkan ke DPR besok pukul 11.30 WIB. Jumlah ini sesuai dengan permintaan MA untuk mengisi 4 hakim agung," kata Ketua KY, Eman Suparman di Gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Berikut 12 nama yang direkomendasikan KY ke DPR:

1. Hamdi H, SH (Hakim Tinggi PT Yogyakarta)
2. Dr Irfan Fachruddin, SH (Hakim Tinggi PT TUN Jakarta)
3. Is Sudaryono, SH, MH (Kepala Pengadilan Tinggi TUN Medan)
4. M Jusran Thawab, SH, MH (Hakim Tinggi PT Jakarta)
5. H Margono, SH, M.Hum.N, MM (Hakim Tinggi PT Makassar)
6. Dr Nommy H T Siahaan, SH, MH (Kepala Pengadilan Tinggi Pekanbaru)
7. Sri Mulyanto, SH0, MH (Hakim Tinggi PT Mataram)
8. H Suhardjono, SH, MH (Hakim Tinggi PT Makassar)
9. Sumardijatmo, SH, MH (Hakim Tinggi PT Pekanbaru)
10. Tumpak Situmorang, SH, MH (Hakim Tinggi PT Jambi)
11. Prof Dr H Waty Suwarty, SH, MH (Guru Besar Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta)
12. Dr Yakup Ginting, SH, CN, M.Kn (Hakim Tinggi PT Makassar)

Dari 12 nama tersebut, DPR akan memilih 4 nama untuk menggantikan 4 hakim agung yang pensiun di MA.

Ke 4 hakim agung tersebut akan mengisi kamar-kamar sebagai berikut: 2 hakim kamar pidana, 1 hakim kamar perdata, 1 hakim kamar Tata Usaha Negara.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 650-1/Sek/KU.01/12/2012, yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI, para Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI, para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Berikut ini kami sampaikan suratnya perihal terse

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 650-1/Sek/KU.01/12/2012, yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI, para Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI, para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(Ind)

Suratnya

 

 

SOSIALISASI HASIL KONSULTANSI PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFORMASI MAHKAMAH AGUNG RI (SIMARI)

HUMAS - JAKARTA, Jumat, 30 November 2012, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melaksanakan kegiatan "Sosialisasi Hasil Konsultansi Perencanaan Pengembangan Informasi Mahkamah Agung RI" yang dilaksanakan di Ruang Wirjono Prodjodikoro Gedung Mahkamah Agung. Acara diawali dengan laporan Panitia yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Bapak Drs. Darwis, M.Eng. Beliau melaporkan bahwa perserta yang hadir terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV setiap satker yang mewakili unit kerja pengelola TI di lingkungannya masing-masing. Selanjutnya beliau juga menyampaikan bahwa tujuan dari pekerjaan perencanaan pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung tersebut adalah untuk menyamakan pemahaman bahwa Sistem Informasi yang akan dikembangkan dan nantinya sudah berdasarkan kebutuhan sistem yang disepakati bersama dengan memperhatikan integrasi sistem dari seluruh satker yang ada.

 

"PENDEKAR PEREMPUAN DAN ANAK -ANAK " ITU TELAH SELESAI MENGEMBAN TUGAS

MEDAN - HUMAS. Sosok Kartini telah menjadi simbol utama pejuang perempuan di negeri ini. Sejatinya bukan hanya Kartini, karena masih banyak perempuan-perempuan sebelumnya yang dengan tekad perjuangannya membawa perubahan besar bagi perkembangan bangsa ini. Mereka adalah perempuan-perempuan terbaik pada zamannya.Di masa kini, sukses membina keluarga bagi seorang wanita mungkin bisa dinilai hal yang wajar. Namun bila bekerja dan mencapai karier yang sangat tinggi, adalah hal yang luar biasa.

PELANTIKAN PEJABAT ESELON IV DI DITJEN BADILMILTUN

Jakarta - Rabu, 27 Nopember 2012, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Sulistyo, SH. M.Hum melantik dan mengambil sumpah jabatan 7 orang Pejabat Struktural Eselon IV, yang terdiri dari 3 orang pejabat alih tugas dan 4 orang pengangkatan baru.

MAHKAMAH AGUNG UNTUK ANAK INDONESIA

HUMAS - SIDOARJO, Seorang petugas yang tengah magang di Pengadilan Negeri Sidoarjo tampak sibuk memeriksa tumpukan berkas yang tersusun dalam sebuah map. Dengan cermat, ia meneliti lembar demi lembar dokumen yang dibawa masyarakat ke kantor pengadilan tempatnya bertugas. "Saya memastikan bahwa syarat-syarat seperti Kartu Keluarga, akta nikah orang tua, dan KTP orang tua sudah dipenuhi pemohon", kata petugas tersebut.

WASPADA! PENIPUAN MENGATASNAMAKAN PEJABAT KEPANITERAAN MA

JAKARTA - HUMAS, Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, menghimbau masyarakat untuk tidak merespon jika ada yang mengaku pejabat MA menawarkan jasa atau menjanjikan untuk membantu penyelesaian atau mempercepat perkara di Mahkamah Agung dengan meminta imbalan sejumlah uang untuk dikirim ke nomor rekening tertentu. Panitera MA memastikan orang tersebut adalah penipu yang mencatut nama pejabat Kepaniteraan untuk keuntungan pribadi.

Panitera menyampaikan hal tersebut di ruang kerjanya, Senin (26/11), menyusul laporan dari Panmud Pidana Khusus MA, Soenaryo, SH, MH, bernomor 1401/Panmud.Pidsus/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditujukan ke Tuada Pengawasan MA dengan tembusan salah satunya ke Panitera MA.
"Pak Sunaryo, Panmud Pidsus MA, belakangan ini dicemarkan namanya oleh penipu dengan modus membantu penyelesaian atau mempercepat perkara di Mahkamah Agung", jelas Panitera MA.

Pelayanan Informasi menjadi First Impression Masyarakat Pencari Keadilan

BANJARMASIN – HUMAS : " Pelayanan informasi itu sangat penting dan dapat menjadi first impression masyarakat terhadap suatu lembaga, ujar Bpk Syamsul Ma'arif, SH, LLM,Ph.D ketika memberikan sambutan nya dalam pembukaan kegiatan sosialisasi SK 1 – 144/KMA/SK/I/2011 di Banjarmasin.

Bertempat di hotel A, Acara kegiatan sosialisasi SK 1 – 144/KMA/SK/I/2011 dihadiri oleh Para Ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama wilayah propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

PENYESUAIAN TUNJANGAN PANITERA PADA PENGADILAN TINGGI

Sehubungan dengan Surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian keuangan RI tanggal 26 November 2012 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, yang harus diketahui oleh Para Panitera Tingkat Banding seluruh Indonesia.