Selamat Datang di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Indonesia Inggris

Profil Lembaga

Profil Kepegawaian

Transparansi Perkara

Transparansi Anggaran

Barang dan Jasa

Peraturan dan Kebijakan

Pengawasan

Program dan Kegiatan

Layanan Informasi

Link Pengadilan

Pilihan Bahasa

Pencarian

Hanya dari web ini

APLIKASI SIAD PTUN

Artikel Umum

Download Arsip

Link Pilihan

APLIKASI SIAD-PTUN

BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL

SIMPEG DITJENMILTUN

Dijend Badilag

Mahkamah Agung

Badilmiltun

Badilum

Link Pengadilan

PTUN Samarinda

PTUN Palangkaraya

PTUN Pontianak

PTUN Serang

PTUN Bandung

PTUN Jakarta

PT TUN JAKARTA

Pengumuman

Polling

Pengaduan Online

Support Online

admin

Bagus

Web Info

Jumlah Pengunjung :
114745
Pengunjung Hari Ini :
22
User Online :
1
Terakhir Update :
26-03-2014
 

INFORMASI TERBARU

Kunjungan Kerja Ketua MA Dan Pimpinan MA Ke Riau Dan Kepulauan Riau

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3932

Batam-Humas, Riau dan Kepulauan Riau Merupakan menjadi tempat tujuan Kunjungan Kerja Ketua MAdan para Pimpinan MA dalam rangka pembinaan teknis dan administrasi yustisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan RiauKe Riau Dan Pepulauan Riau.

Dalam Kunjungan Kerjanya kali ini Ketua Mahkamah Agung RI DR. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Membuka Acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Jum`at (07/03/2014). Hadir dalam acara pembinaan yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung tersebut, para Wakil Ketua MA, para Ketua Kamar, sejumlah Hakim Agung, Panitera MA, dan para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung.

Ketua MA Hatta Ali menjelaskan bahwa untuk mewujudkan badan peradilan yang agung tidak perlu menunggu tahun 2035. Meski menurut cetak biru pencapaian visi tersebut akan dicapai dalam rentang waktu 2010-2035, namun Ketua MA meyakini visi tersebut dapat dicapai dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan.

Terkait dengan harapan tercapainya visi mewujudkan badan peradilan yang agung tanpa menunggu tahun 2035, Ketua MA menyampaikan beberapa syarat. "Seluruh jajaran pengadilan harus memahami cetak biru dan menuangkannya dalam rencana program", harap Ketua MA.

Ketua MA juga meminta jajaran pengadilan agar mereplikasi program-program pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, seperti "one day publish" dan percepatan jangka waktu penanganan perkara. "One Day Publish" adalah maklumat pelayanan dari mahkamah agung untuk mempublikasikan amar singkat putusan pada hari pertama putusan tersebut diucapkan dan mempublikasikan putusan pada hari yang sama dengan salinan putusan tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju.

Sedangkan percepatan jangka waktu penanganan perkara dilakukan dengan melakukkan penataan ulang prosedur penanganan perkara. "Dengan dasar tersebut MA telah menerbitkan SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013, yang menentukan waktu memutus perkara di MA paling lama 3 bulan", tegas Ketua MA.

Menurut ketentuan yang baru berlaku mulai 1 Agustus 2013 ini, setiap perkara kasasi/peninjauan kembali yang telah diterima oleh ketua majelis, maka ketua majelis harus menetapkan hari musyawarah dan ucapan perkara tersebut paling lama 3 bulan ke depan.

SK ini menurut Ketua MA adalah SK Revolusioner. Pertama, dengan SK tersebut MA telah merubah sistem membaca berkas dari bergiliran yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini berubah menjadi membaca serentak. Kedua, waktu pemeriksaan perkara menjadi terukur karena ketua majelis berkewajiban untuk menentukan pelaksanaan hari musyawarah dan ucapan di muka. Ketiga, waktu pemeriksaan perkara oleh majelis menjadi lebih cepat, yaitu 3 (tiga bulan).

Ketua MA juga meminta pengadilan untuk menyusun prosedur pemeriksaan perkara yang dapat mempercepat penyelesaian perkara di bawah 6 (enam) bulan. Terkait hal ini, MA sedang menggodog perubahan aturan jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding yang terakhir diatur dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1992. Nantinya, MA akan mengatur jangka waktu maksimal penyelesaian perkara di tingkat banding adalah empat bulan sedang di tingkat pertama adalah lima bulan.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, H. Suwardi, meminta agar para hakim tinggi dalam melakukan pemeriksaan perkara di tingkat banding memberikan pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan yang dijatuhkan. "Setelah pertemuan ini tidak ada lagi hakim tinggi yang hanya mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama. Pengadilann Tinggi harus memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar penguatan putusan", ujar mantan Ketua Kamar Perdata ini.

Persoalan lain juga disorot dalam pembinaan yang disebut Ketua MA sebagai pengganti Rakernas ini adalah titik singgung kewenangan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Mohammad Saleh. Menurutnya, beberapa kasus yang terjadi hingga ke pemeriksaan kasasi terjadi adanya pengadilan yang mencaplok kewenangan absolut pengadilan lainnya. Ia mencontohkan pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang menjadi kewenangan tata usaha negara. Atau, ada pengadilan tata usaha negara yang membatalkan sertifikat hak milik sedangkan atas dasar sertifikat tersebut pengadilan negeri menetapkan hak kepemilikan yang disengketakan.

Wakil Ketua Bidang Yudisial ini kembali menegaskan masing-masing pengadilan agar mengetahui tugas poko dan punsi serta kewenangan masing-masing pengadilan agar tidak terjadi lagi titik singgung kewenangan. (ds/rs)

MODUS PENIPUAN DENGAN DALIH ATAS PERINTAH/PERMINTAAN ATAU MENGATASNAMAKAN PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI

Sumber :

Sehubungan dengan semakin berkembang dan berulangnya modus penipuan terhadap para Pimpinan Pengadilan di berbagai wilayah Hukum, dengan dalih atas perintah/permintaan ataupun mengatasnamakan Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI (Widayatno Sastro Hardjono, S.H.,M.Sc) maka kami tegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar dan tidak perlu ditanggapi.(indah/RM)

PERMINTAAN DATA BAGI UNIT KERJA YANG BELUM DIAMBIL DATA BIOMETRIK UNTUK PEMBUATAN KPE

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3931

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 086/Bua.2/07/3/2014 tanggal 6 Maret 2014. Adapun surat tersebut mengenai Permintaan Data Bagi Unit Kerja yang Belum Diambil Data Biometrik untuk Pembuatan KPE, yang ditujukan kepada Yth. Pejabat Eselon I di Lingkungan MA-RI dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Suratnya

 

PEMBERITAHUAN FASILITAS KERINGANAN BIAYA SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI KARYAWAN TETAP PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) TAHUN 2014

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3924

Berdasarkan Surat dari an. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 034/Bua.2/07/3/2014 tanggal 5 Maret 2014. Adapun surat tersebut mengenai Pemberitahuan Fasilitas Keringanan Biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) bagi Karyawan Tetap Pegawai Negeri Sipil untuk Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun 2014, yang ditujukan kepada Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Jakarta dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Surat dan Lampirannya

 

MEMBANGUN CITRA DAN WIBAWA HAKIM

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3926

SEMARANG-HUMAS, Hakim merupakan profesi mulia, sebutan Wakil Tuhan memang layak disematkan mengingat tugas utama yang dilakukan oleh sang hakim. Sebagai perwakilan Tuhan di dunia, tentulah hakim berkewajiban untuk menjaga citra dan wibawanya. Hakim, tetaplah manusia di mana dalam kesehariannya citra dan wibawanya mengalami pasang surut. Dilandasi hal tersebut, bagian Bina Sikap Mental MA menyelenggarakan `Training ESQ` (Emotional Spiritual Quotient) bagi para hakim di wilayah pengadilan Jawa Tengah. Dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah pada Rabu (5 Maret 2014) malam, kegiatan ini disambut positif oleh para hakim.

Dalam laporan kegiatannya, Kepala Bagian Bina Sikap Mental MA, Muhidin menyampaikan bahwa training ESQ yang dilakukan di Semarang merupakan training ESQ angkatan ke lima namun menjadi yang pertama di wilayah luar jabodetabek. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai hakim haruslah memaksimalkan potensi emosional dan spiritual, kedua hal ini haruslah disentuh melalui pelatihan-pelatihan semacam ini. Maka, terdapatlah hubungan antara kode etik prilaku hakim demi terwujudnya hakim yang profesional, bermartabat, dan berwibawa.

Training ESQ merupakan sebuah metode yang akan membangun kembali motivasi. Metode ini dipilih dengan harapan semoga para hakim akan mendapatkan semangat baru dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Pelatihan ini akan berlangsung sampai jumat, 7 maret 2014 mendatang.(ifh/hms)

Suwardi Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Di Hadapan Presiden

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3923

Jakarta-Humas, H. Suwardi, S.H., M.H. mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3) siang.

Prosesi pelantikan berlangsung secara khidmat diawali dengan iringan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2014 tentang Pengangkatan H. Suwardi, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial oleh Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Dr. Cecep Sutiawan.

Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah yang dilakukan oleh H. Suwardi, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh Presiden. Acara pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial diakhiri dengan iringan lagu Indonesia Raya.

H. Suwardi, S.H., M.H. dilantik sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial menggantikan posisi Hakim Agung Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. berdasarkan hasil pemilihan yang diselenggarakan secara langsung oleh MA pada 21 Januari 2014 lalu dengan meraih 28 suara. Proses pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial diikuti oleh para Hakim Agung yang aktif, dan dilakukan secara terbuka dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting.

Hadir dalam acara pelantikan Wakil Ketua MA itu antara lain Wakil Presiden Boediono, Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Hukum dan Ham Amir Samsudin, Menteri Luar Negeri Marthy Natalegawa, Jaksa Agung Basrif Arief, dan Jajaran Perwira Tinggi TNI.

Setelah seluruh prosesi pelantikan selesai, hadirin menyampaikan ucapan selamat kepada Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Ucapan Selamat diawali Presiden, Wakil Presiden, Para Pimpinan Lembaga, Menko PolHukam dan Para Menteri serta undangan lainnya. (ds/rs)

PELANTIKAN ESELON IV DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3921

Jakarta – Humas : Kepala Badan Urusan Administrasi (KABUA) Mahkamah Agung RI Dr. Drs. H. Aco Nur, MH melantik 14 (empat belas ) pejabat Eselon IV pada lingkungan Mahkamah Agung RI, pada hari Jum'at 28 Febuari 2014 di ruang Wiryono.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI NO : 001/II/Pengangkatan 06. 1 / II / 2014, tanggal 19 Febuari 2014.

Dalam sambutannya KABUA mengatakan bahwa tantangan yang harus dihadapi para Pejabat Eselon IV sangat berat, karena membutuhkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Oleh sebab itu kreativitas dan inovasi harus dikembangkan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan amanat dari Pimpinan Mahkamah Agung RI.
Nama – nama Pejabat eselon IV yang dilantik, antara lain:
1. Baheramsyah, SH., MH.
2. Zainal Kalman, SH., MH.
3. Didik Purwanto, SH., MH.
4. Titik Nurjanah, SH.
5. Dhonik Boedy Agoes Handono, SH.
6. Joko Mirun Sutiono, SH.
7. Marsilah, SH.
8. Purwanti, SH.,MM.
9. Suyitno, SH.
10. Heru Suratna, SH.
11. Mutia Widyawati, SE.
12. Siti Salbiah, SE.
13. Edi Yuniadi, S.Sos., MM.
14. Tumijo Joko Siswoyo, SH.

Hadir dalam acara tersebut para Pejabat Eselon I, II, III dan IV di lingkungan Mahkamah Agung.

INOVASI MA DI TAHUN 2013

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3916

JAKARTA - HUMAS, Sebagai lembaga tinggi negara di Bidang Hukum, MA memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.Kinerja MA dipaparkan oleh Ketua MA dalam sidang pleno laporan tahunan MA pada Rabu.26 Februari 2014 di Ruang Sidang Pleno Gedung Sekretariat MA, Jalan A Yani, Jakarta Pusat. Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB ini diikuti oleh para Hakim Agung, Pejabat Eselon I MA, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan se-wilayah DKI Jakarta. Mengundang para Ketua Lembaga Tinggi Negara, Ketua LSM Bidang Hukum, Kepala Lembaga Donor, Praktisi dan kalangan Media, dan pemerhati hukum.

Sepanjang tahun 2013, MA berhasil memutus perkara sebanyak 16.034. Jumlah ini meningkat 45,83% dari jumlah perkara putus tahun 2012 yang berjumlah 10.995 perkara. Produktivitas memutus di tahun 2013 merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, bahkan dalam sejarah MA. Jumlah perkara putus tertinggi sebelumnya yang diraih tahun 2010. Ketika itu, MA berhasil memutus perkara sebanyak 13.891 perkara.

MA dalam melaksanan tugas dan wewenangnya juga melakukan pengawasan. Hingga Desember 2013, MA menjatuhkan hukuman disiplin kepada 7 hakim melalui sidang kehormatan hakim dari total 8032 hakim yang berada dalam pengawasan MA.

Ke depannya, MA akan terus melakukan 'gebrakan' untuk mempercepat proses berperkara di MA demi meningkatkan pelayanan prima kepada publik. Bahkan kepaniteraan membuat resolusi tahun 2014 sebagai "Tahun Minutasi". Bahkan di awal tahun 2014, MA telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan MA (PERMA) No 1 Tahun 2014 mengenai tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). Kebijakan mengenai bantuan hukum telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2010 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan.

Sejak ditandatangani pada 9 Januari 2014, maka pedoman dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu menggunakan PERMA No 1 Tahun 2014. Perubahan kebijakan juga dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan layanan bantuan hukum yang luput dari kegiatan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.16 Tahun 2011.

Berikut rangkuman capaian MA di tahun 2013,

1. BIDANG KESEKTARIATAN

• Penghargaan dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara kepada MA atas kinerja pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2012 sebagai Juara Ketiga, kategori Sertifikat Barang Milik Negara untuk kelompok Kementerian/ Lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang lebih dari satuan kerja. (31 Oktober 2013)

• LPSE merupakan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dan diresmikan oleh Ketua Kamar Pembinaan pada 14 Februari 2013. LPSE sendiri menjadi program Reformasi Birokrasi, juga merupakan upaya pemerintah untuk merestrukturisasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, diantaranya dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dengan LPSE pun, pengelola diciptakan menjadi lebih professional dengan mengangkatnya menjadi tenaga fungsional.

• Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada MA atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Opini WTP ini diserahkan langsung kepada Ketua MA pada 24 Juni 2013 oleh Ketua BPK.

• Peringkat tertinggi realisasi per jenis belanja secara nasional.

• Peringkat pertama Indeks integritas dalam survey integritas sektor publik yang dilakukan oleh KPK dengan nilai 7,05. Indeks integritas MA ini merupakan nilai dari indeks integritas unit layanan administrasi sidang pengadilan agama. Penghargaan ini diterima oleh MA pada 16 Desember 2013

• MA mendapatkan penghargaan anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini diberikan kepada kementerian/lembaga yang dipandang menaruh perhatian pada program dan kegiatan yang dilakukan guna mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak sesuai dengan Inpres no 9. Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Penghargaan diterima langsung oleh Ketua MA pada 18 Desember 2014 di Sasana Kriya, Taman Mini.

• Dalam hal teknologi informasi, MA juga mendapat penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penghargaan tersebut berdasarkan tata kelola, pengelolaan resiko, dan kerangka kerja kementerian/lembaga, pengelolaan aset, teknologi kemeterian/lembaga. Tahun 2012, MA mendapat peringkat ke sepuluh.

2. BIDANG KEPANITERAAN

• Menyertakan penyertaan dokumen elektronik dan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali melalui SEMA 14/2010

• Menyediakan Fitur Komunikasi Data di Direktori Putusan sebagai media untuk mengirimkan e-dokumen dari pengadilan ke MA

• Penambahan Fitur cetak barcode di direktori putusan MA sehingga• pengadilan bisa mengetahui kapan berkas fisik sampai di MA dan MA-pun mudah mendeteksi isi berkas.

• Pemberlakuan Template Putusan MA melalui surat keputusan Ketua MA• melalui surat Keputusan Ketua MA no 155/KMA/SK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2013

• Peluncuran Maklumat Pelayanan One Day Publish

• Mengubah sistem pemeriksaan berkas dari sistem membaca bergiliran• menjadi sistem membaca bersama dengan menerbitkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VIII/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan di MA

• Merekayasa prosedur penanganan perkara dengan mewajibkan ketua majelis• menetapkan hari musyawarah dan ucapan di muka ketika berkas diterima oleh Ketua

• Menyelenggarakan Koreksi Bersama

• Kementerian Luar Negeri bersama dengan Mahkamah Agung RI melakukan kerjasama dan penandatangan Nota Kesepahaman mengenai Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing pada 19 Februari 2013.

• Jumlah Perkara yang diputus per Januari – 31 Desember 2013 sejumlah 16.034 perkara.
(ifh/humas)

KAMPUNG HUKUM MA 2014

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3917

JAKARTA - HUMAS, MA kembali menggelar pameran Kampung Hukum MA 2014.Sejalan dengan kondisi yang berkembang dewasa ini yang ditandai dengan pesatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan transparansi terhadap lembaga – lembaga penegak hukum, Mahkamah Agung dengan Laporan Tahunan Tahun 2013 sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban publik terhadap langkah – langkah yang telah dilaksanakan selama tahun 2013, juga mengimplementasikan langkah – langkah pembenahan yang telah dilakukan dengan melalui kegiatan pameran. Tema pameran kali ini adalah "Keadilan Tak Berbatas" (Justice Without Boundaries) pada Rabu, 26 Februari 2014.

Keadilan Tak Berbatas, bukanlah sebuah wacana baru bagi para instansi penegak hukum. Keadilan adalah milik semua lapisan masyarakat, tanpa kecuali. Sudah menjadi tugas utama bagi para instansi penegak hukum untuk memberikan layanan bagi publiknya dalam mendapatkan keadilan. Mahkamah Agung, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). PERMA ini merupakan tindak lanjut PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

Melalui kegiatan pameran ini diharapkan para instansi penegak hukum dapat mensosialisasikan kebijakan dan produk hukum yang merupakan implementasi dari Keadilan Tak Berbatas.

Peserta Pameran adalah :
• Mahkamah Konstitusi RI
• Komisi Yudisial RI
• Kepolisian Negara RI
• Kejaksaan Agung RI
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
• Komisi Pemerantasan Korupsi RI
• Badan Narkotika Nasional RI
• Ombudsman RI
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI
• Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan

Kegiatan Pameran ini akan dirangkai juga dengan kegiatan lainnya yaitu Lomba Karikatur dan Video yang diikuti oleh para mahasiswa fakultas hukum se-jabodetabek dengan tema Pelayanan Publik di Pengadilan. Selanjutnya, di panggung utama dihadirkan pula talkshow dengan Narasumber dari Mahkamah Agung, Kepolisian Negara RI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Diharapkan para peserta dan pengunjung dapat menikmati berbagai macam acara menyenangkan dari kegiatan ini, dan dengan semangat keadilan tak berbatas kita akan menyambut dunia baru peradilan yang lebih professional dan modern.(ifh/humas)