Selamat Datang di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Indonesia Inggris

Profil Lembaga

Profil Kepegawaian

Transparansi Perkara

Transparansi Anggaran

Barang dan Jasa

Peraturan dan Kebijakan

Pengawasan

Program dan Kegiatan

Layanan Informasi

Link Pengadilan

Pilihan Bahasa

Pencarian

Hanya dari web ini

APLIKASI SIAD PTUN

Artikel Umum

Download Arsip

Link Pilihan

APLIKASI SIAD-PTUN

BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL

SIMPEG DITJENMILTUN

Dijend Badilag

Mahkamah Agung

Badilmiltun

Badilum

Link Pengadilan

PTUN Samarinda

PTUN Palangkaraya

PTUN Pontianak

PTUN Serang

PTUN Bandung

PTUN Jakarta

PT TUN JAKARTA

Pengumuman

Polling

Pengaduan Online

Support Online

admin

Bagus

Web Info

Jumlah Pengunjung :
148529
Pengunjung Hari Ini :
5
User Online :
1
Terakhir Update :
16-09-2014
 

INFORMASI TERBARU


KEBIJAKAN STANDARISASI BIAYA TERKAIT HONORARIUM KPA, PPK dan PPPSM

Sumber : www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=4114

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 238-1/SEK/KU.01/9/2014 tanggal 12 September 2014. Adapun surat tersebut mengenai Kebijakan Standarisasi Biaya Terkait Honorarium KPA, PPK dan PPSM., yang ditujukan kepada Yth : Panitera Mahkamah Agung RI, para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI, para Kepala Badan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Surat dan Lampirannya

BERITA DUKA

KELUARGA BESAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN TURUT BERDUKA CITA ATAS BERPULANGNYA BAPAK DRS. MULYADI AYAHANDA DARI BAPAK REZA ADYATAMA, SH., MH. (HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN) Semoga Amal Ibadah Beliau Diterima Di Sisi Allah SWT

 

MAHKAMAH AGUNG RI RAIH PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) UNTUK KEDUA KALINYA

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=4113

Jakarta – Humas : Jumat, 12/9/2014 Ketua Mahkamah Agung RI Dr.H.M. Hatta ali, SH., MH menerima Penghargaan Predikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Wakil Presiden RI di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini diraih Mahkamah Agung RI untuk Kedua kalinya, yang mana sebelumnya juga diraih pada tahun 2013. Dengan diraih kembali WTP, Mahkamah Agung akan peningkatan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan serta strategi penyusunan Laporan Keuangan untuk tetap menjadi laporan keuangan berkualitas dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif pada tahun 2015, dan dapat mengimplementasikan akuntansi berbasis aktual.

Selain penyerahan penghargaan, acara ini juga beragendakan sidang pleno yang membahas topik Akuntabilitas, Strategi Mencapai Opini WTP serta Bagaimana Mempertahankannya. (humas

MA Selenggarakan Bimtek Pengembangan SIMARI

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=4111

Jakarta-Humas, Kamis, 11 September 2014. Mahkamah Agung RI Selenggarakan Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI yang diprakarsai oleh Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI dan Peradilan di bawahnya, kegiatan ini bertempat di Merlyn Park – Jakarta Pusat.

Dalam laporannya Ketua Panitia Pelaksana Kepala Bagian Pengembangan Teknologi Informasi Drs. Darwis, Meng. Menyampaikan pelaksanaan penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Mahkamah Agung RI di Lingkungan Satuan Kerja Eselon I di Mahkamah Agung RI sewilayah DKI Jakarta.

Peserta bimtek ini di ikuti sebanyak 70 peserta yang terdiri dari User Admin Kepaniteraan, masing-masing Badan dan Dirjen dan Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan. Bimtek ini berlangsung selama 2 (dua) Hari sejak tanggal 11 hingga 12 September 2014.

Dalam sambutan dan arahannya, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Bapak DR. Drs. H. Aco Nur, MH. Menyatakan bahwa perkembangan saat ini dengan tren Revolusi Mental kita harus siap dengan basis Teknologi Informasi (TI). Maka dengan di adakannya penyelenggaraan Bimtek Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP) ini dengan tujuan dalam rangka mewujudkan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan yang Agung dan penerapan Reformasi Birokrasi terutama dalam hal penerapan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka kepada seluruh peserta dari masing-masing Satuan Kerja yang hadir di harapkan agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan menyerap materi yang akan di sampaikan oleh para nara sumber dan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang handal sehingga langkah dalam menuju perbaikan dan perkembangan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya yang lebih baik.

Kegiatan Bimtek Pengembangan SIMARI ini di buka secara resmi oleh Kepala BUA Mahkamah Agung RI Aco Nur dengan di hadiri para pejabat Eselon II dari masing-masing satker dan Eselon III serta IV pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. (ds/rs)

PEMBERITAHUAN BAGI SELURUH PENGURUS DAERAH PTWP SELURUH INDONESIA MENGENAI PELAKSANAAN TURNAMEN dan KONGRES

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=4112

Berdasarkan Pemberitahuan dari Panitia Kongres PTWP XVI dan Turnamen Nasional Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 06/K.PTWP XVI/IX/2014 tanggal 10 September 2014. Adapun pemberitahuan tersebut mengenai Pelaksanaan Kongres PTWP dan Turnamen Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan pemberitahuannya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Pemberitahuannya

 

5 BULAN UNTUK HAKIM AD HOC TIPIKOR PENGADILAN TINGGI MATARAM

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=4109

JAKARTA - HUMAS, Pangihutan Nasution, SH., MH, sujud sukur dan bertakbir usai mendengarkan putusan yang diketok oleh Ketua Majelis Kehormatan Hakim. "Menjatuhkan hukuman lima bulan non palu!" ungkap Dr. H.M Imron Anwari, SH., S.Pn., MH yang bertindak sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim, yang diselenggarakan oleh MA dan Komisi Yudisial pada Selasa, 09 September 2014, pukul 10.00 wib di Ruang Wiryono, Gedung Utama MA. Hakim Pangihutan dilaporkan atas tindakan indisipliner.

"Bulan lalu, berapa hari anda masuk ke kantor ?" tanya Hakim Agung Suryajaya. Menurut laporan Badan Pengawasan, Hakim Pangihutan sering tidak masuk kantor. Bahkan ada satu bulan dimana hanya hadir enam hari. Hakim Pangihutan berdalih ketidak hadirannya di kantor diakibatkan kesibukannya mengambil doktor dan sakit. Hal ini tidak melunakkan hati para majelis hakim, justru pertanyaan kian tegas disampaikan kepada hakim terlapor.

"Anda tau`kan bahwa dalam kode etik hakim ada poin disiplin. Itu kode etik dan harus dijalankan" tegas Ketua Majelis lagi. Akibat tindakan indisiplinernya, Hakim Pangihutan harus berbesar hati menerima dan menjalankan hukuman. "Sidang ini harus dijadikan pelajaran dan jangan diulangi. Semua tergantung anda !" pungkas Ketua Majelis sebelum menutup sidang. (ifah/humas)

Pelatihan Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti 3 Lingkungan Peradilan (Gelombang I) Selasa, 09 September 2014 13:10 E-mail Cetak PDF

Sumber : http://litbangdiklatkumdil.net/pemanggilan-diklat-teknis/926-pelatihan-teknis-fungsional-paniterapanitera-pengganti-3-lingkungan-peradilan-gelombang-i.html

Pelatihan Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang ke- I akan dilaksanakan pada tanggal 21 September s.d 3 Oktober 2014, bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung R.I., Megamendung-Bogor. Informasi selengkapnya silahkan unduh : Surat Pemanggilan Peserta, Lampiran Daftar Nama Peserta Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN.

< Sebelumnya Berikutnya >

Hasil TPM HAKIM Peradilan Tata Usaha Negara 2014

Sumber : http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/

Berdasarkan hasil Rapat TPM yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2014 di Hotel ALILA Jakarta, diumumkan nama-nama Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapatkan promosi/mutasi,

sebagai berikut :

Pengumuman Hasil TPM Hakim Peradilan TUN 2014

Diberitahukan kepada para Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapatkan promosi dan mutasi berdasarkan hasil rapat TPM tanggal 5 September 2014 agar menyerahkan kelengkapan KP4 dan berkas-berkas lain yang diperlukan dan dikirimkan ke email :  sasidin@ptun.org cc: david@ptun.org paling lambat tanggal 19 September 2014.

 

Penyerahan Tanah Hibah 3 Lingkungan Peradilan Tingkat Banding Kalimantan Selatan

 

Banjarmasin - Bersama rombongan 3 lingkungan peradilan Kalsel dan Tim Pemerintah Daerah dari Biro Perlengkapan Prov Kalsel Senin 8/9 dilaksanakan kegiatan serah terima tanah hibah dari Pemprov Kalsel kepada Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Adapun kebutuhan Tanah ini nantinya akan dibagun 3 gedung pengadilan tingkat banding yang terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kegiatan serah terima ini dilaksanakan di lokasi tanah yang bertempat di sekitar area kompleks perkantoran provinsi Kalsel Banjarbaru dan masing-masing mendapatkan jatah 1 hektare. Selain itu juga dilakukan pemasangan papan nama dan patok batas tanah.

Maket kompleks perkantoran gubernur kalsel di Banjarbaru

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh para pimpinan peradilan, yaitu Ketua PTA Banjarmasin, Hakim Tinggi PT Banjarmasin, Ketua PTUN Banjarmasin, Pansek PTA Banjarmasin, Pansek PT Banjarmasin, Wasek PTA Banjarmasin, Wasek PT Banjarmasin, Wasek PTUN Banjarmasin dan beberapa pejabat fungsional dan structural masing-masing peradilan serta pejabat pemda setempat.



Foto bersama di lokasi Tanah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin

 

Patok Batas Tanah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin