Selamat Datang di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Indonesia Inggris

Profil Lembaga

Profil Kepegawaian

Transparansi Perkara

Transparansi Anggaran

Barang dan Jasa

Peraturan dan Kebijakan

Pengawasan

Program dan Kegiatan

Layanan Informasi

Link Pengadilan

Pilihan Bahasa

Pencarian

Hanya dari web ini

APLIKASI SIAD PTUN

Artikel Umum

Download Arsip

Link Pilihan

APLIKASI SIAD-PTUN

BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL

SIMPEG DITJENMILTUN

Dijend Badilag

Mahkamah Agung

Badilmiltun

Badilum

Link Pengadilan

PTUN Samarinda

PTUN Palangkaraya

PTUN Pontianak

PTUN Serang

PTUN Bandung

PTUN Jakarta

PT TUN JAKARTA

Pengumuman

Polling

Pengaduan Online

Support Online

admin

Bagus

Web Info

Jumlah Pengunjung :
191538
Pengunjung Hari Ini :
28
User Online :
3
Terakhir Update :
04-03-2015
 

INFORMASI TERBARU

SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

sumber : http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1926:sop-standar-operasional-prosedur-pedoman-pemberian-layanan-hukum-bagi-masyarakat-tidak-mampu-di-pengadilan-tata-usaha-negara&catid=140:pengumuman

Berikut dilampirkan SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Sulistyo, SH, MHum pada tanggal 10 Februari 2015.

*Lembar SOP-nya

Laptah 2014 Akan Berskala Internasional

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=4279

Bogor-Humas: "Laptah kita kali ini akan go international. Karena selain kita akan mengundang Presiden RI kita juga akan mengundangan 10 Ketua Mahkamah Agung negara ASEAN. Untuk itu saya meminta semua panitia bekerja sama demi suksesnya Laptah kali ini." Ungkap Nurhadi, Sekretaris MA, selaku Koordinator Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan (Laptah) Tahun 2014 pada rapat Finalisasi Penyusunan Laptah MA tahun 2014 di Pusdiklat MA, Mega Mendung Bogor (16/2).

Laptah adalah "hajatan" besar MA pada trimester awal setiap tahunnya. Rapat ini akan membahas capaian-capaian MA selama satu tahun sebelumnya. Capaian itu antara lain dari segi regulasi, penyelesaian perkara, kegiatan-kegiatan nasional dan internasional serta capaian lainnya. Untuk tahun ini, rencananya Laptah akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2015, dan untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Mahkamah Agung, yaitu di gedung JCC (Jakarta Convention Centre).

Rapat akbar ini akan dihadiri oleh seluruh pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc, Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia dan tamu undangan lainnya. Dan yang beda di tahun ini, panitia akan mengundang 10 Ketua Mahkamah Agung negara ASEAN, demi memperkenalkan MA ke skala internasional.

Seperti yang sudah-sudah, Laptah kali ini juga menyelenggarakan Pameran Kampung Hukum. Pameran ini menjadi akses bagi masyrakat umum untuk mengenal lebih dekat Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya. Mengingat banyaknya kasus hukum yang melibatkan anak dan perempuan, panitia menetapkan Akses Keadilan Untuk Anak Dan Perempuan sebagai tema besar. "Saya berharap Pameran ini menjadi ajang bagi anak-anak untuk mengenal lebih dekat para parktisi hukum, seperti hakim, polisi, jaksa, dan yang lainnya. Lebih-lebih mereka terinspirasi untuk menjadi salah satunya" Kata Ridwan Mansyur, selaku Kepala Biro Hukum dan Humas. Pameran ini akan diikuti oleh Kementrian/Lembaga yang terkait denga Hukum, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Kementrian Hukum dan Ham, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, dan lain-lain.

Jika rapat laptah hanya dihadiri oleh tamu undangan, Pameran Kampung Hukum terbuka untuk umum, siapapun boleh mengunjunginya. (az)

PENYAMPAIAN SPESIFIKASI SERVER TAHUN ANGGARAN 2015

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=4280

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 51/Bua.1/OT.01.1/2/2015 tanggal 16 Februari 2015. Adapun surat tersebut mengenai Penyampaian Spesifikasi Server Tahun Anggaran 2015, yang ditujukan kepada Yth. para Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Suratnya

PETUNJUK TEKNIS E-AUDIT

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=4278

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 05A-1/SEK/KU.01/1/2015 tanggal 6 Januari 2015. Adapun surat tersebut mengenai Petunjuk Teknis E-Audit, yang ditujukan kepada Yth. Panitera Mahkamah Agung RI, para Dirjen Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, para Kepala Badan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Suratnya

PENDISTRIBUSIAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (KPE)

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=4273

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Nomor : 37/Bua.3/07/2/2015 tanggal 5 Februari 2015. Adapun surat tersebut mengenai Pendistribusian Kartu Pegawai Elektronik (KPE), yang ditujukan kepada Yth. Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

Suratnya

 

Kegiatan Rekonsiliasi Data

sumber : http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1917:kegiatan-rekonsiliasi-data&catid=140:pengumuman

Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan/BMN Semester II Tahun Anggaran 2014 seluruh Koordinator Wilayah DIPA 05, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan mengadakan kegiatan Rekonsiliasi Data sebagaimana surat terlampir.

 

H.U.T. Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) XXIV

hut peratun.jpg

Jakarta - P.I.Web. PERATUN OKE., PERATUN OKE., PERATUN JAYA... Sayup-sayup terdengar dalam Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) XXIV. Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Menyelenggarakan Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) XXIV. Acara yang berlangsung Rabu, 14 Januari 2015, Pukul. 09.00 WIB., Bertempat Di Ruang Sidang Kartika (Utama) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Dalam Perayaan HUT PERATUN XXIV di hadiri oleh Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Para Hakim Agung Tim C Mahkamah Agung RI, Direktur Binganis. Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ketua, Wakil Ketua, Panitera PTTUN Jakarta, Ketua, Wakil Ketua, Panitera PTUN Serang, Ketua dan Panitera PTUN Bandung, Para Purnabhakti dan Seluruh Tamu Undangan Serta Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Acara dilanjutkan dengan Ziarah Ke Makam Para Penggagas terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara didua tempat yang berbeda yaitu SAN DIEGO HILL Di Krawang dan Di Bogor. 

Sumber : http://www.ptun-jakarta.go.id/berita-hut-peradilan-tata-usaha-negara-peratun-xxiv.html

 

Pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Badilmiltun No. 5 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Militer

sumber : http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/

Jakarta - Untuk meningkatkan komunikasi data dan koordinasi di lingkungan Peradilan Militer, maka Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 05/DjMT/SE/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Militer. Diharapkan instruksi Dirjen Badilmiltun ini dapat segera dilaksanakan oleh seluruh satker Ditbinganisminmil, Dilmiltama, Dilmilti I s/d III serta Dilmil I-01 s/d III-19 sehingga koordinasi, konsolidasi dan komunikasi data antar satker Peradilan Militer dapat lebih ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi ini demi kemajuan kinerja di lingkungan Peradilan Militer.

Surat Edaran Dirjen Badilmiltun No. 5 Tahun 2014